Dibilang Pemprov DKI Gak Punya Dana, Gak Terima

Komisi A DPRD DKI Jakarta membantah kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehabisan dana untuk bantuan sosial (bansos).

"Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Awas Jangan Salah Sasaran! Pemerintah Wajib Pastikan Bansos Sentuh Masyarakat Miskin

Menurut dia, ada juga dana Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I sekitar Rp179,4 miliar (Rp149.500x1,2 juta kepala keluarga),

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih memiliki sumber dana lainnya untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta. Yakni dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat. Karena itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi hutang pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta itu.

"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain terkesan malah memojokkan pemprov," ujar Mujiyono.