Pemerintah Belum Miliki Kajian Lengkap untuk Melonggarkan PSBB

Dewan Perwakilan Rayat (DPR) menilai pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif dan cermat berbasiskan data sebelum memutuskan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah.

Hal ini sama ketika pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan sebuah daerah menjalankan PSBB. Maka, prinsip yang sama perlu diterapkan untuk memutuskan hal di atas.

Baca Juga: Antara Inovasi dan Frustasi dalam Rencana Relaksasi PSBB

"Hal ini bukan memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan melainkan bagaimana mencari keseimbangan agar kedua roda tersebut dapat bergerak di tengah pandemi Covid-19," kata Ketua DPR Puan Maharani di Sidang Paripurna DPR, Selasa (12/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya agar tak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan pelonggaran PSBB. PSBB merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sekitar 70% kasus positif ada di Pulau Jawa. Demikian juga angka tertingi kematian, 82% ada di Jawa.

"Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi Pulau Jawa dilakukan secara efektif  dalam waktu dua minggu ke depan," pungkasnya.