Protes Tim Gubernur Anies Terima THR, Eh PSI Didamprat Gerindra, Katanya...

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi Gerindra, Purwanto merespons pernyataan Politisi PSI William Aditya Sarana terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur Anies Baswedan.

Bahkan, PSI menilai TGUPP sebagai lembaga yang tidak jelas. "TGUPP bukan SKPD, bukan juga ASN di dalamnya. Kinerjanya pun tidak bisa diukur karena DPRD tidak bisa melakukan pengawasan langsung terhadap TGUPP," sindirnya.

Baca Juga: Jurnal Terbitan Singapura Bahas Karier Politik Anies dan Peluangnya di Pilpres 2024

Baca Juga: Jatah PNS Dipangkas, Terus Ditanya THR Full untuk Tim Gubernur Anies, BKD Bungkam!

Terkait itu, Politisi Gerindra ini menyebut bahwa pembentukan TGUPP sudah dilakukan era Jokowi Widodo masih menjadi Gubernur DKI. Ia mengatakan kehadiran TGUPP buah pemikiran yang diberi mandat sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

"Dengan kekuatan 65 orang dan anggaran 21 miliar anggaran DKI tahun 2020 setiap tahunnya, mereka mampu menjadi filter kerugian dan manfaat yang jauh lebih bagus bagi masyarakat Jakarta terhadap gurita kekuasaan eksekutif yang bisa saja mengangkangi kebijakan Gubernur sebagai pimpinan merek sendiri," ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/5).

Sambungnya "Oleh karenanya keberadaan TGUPP  jelas menjadi momok bagi penyamun proyek yang bekerjasama dengan oknum eksekutif di DKI," tambah dia.

Selain itu, terkait pemberian THR 100 persen, ia menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan PKWT Kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

"Jadi buat saudara William, cobalah bangun komunikasi, diskusi dengan mahluk TGUPP ini. Niscaya keinginan atau aspirasi masyarakat melalui saudara William akan mendapat tempat prioritas. Selamat mengenal dan memahami tupoksi TGUPP," jawabnya.