Pernah 'Ngangkangi' Kebijakan Gubernur DKI, Luhut Buka-bukaan Hubungannya dengan Anies

Penanganan pandemi Covid-19 antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI sempat menjadi sorotan. Terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Luhut Binsar Pandjaitan, saat ia menjadi pejabat sementara Menteri Perhubungan setelah Budi Karya Sumadi harus dirawat di RSPAD lantaran positif terinfeksi virus corona.

Dengan jabatannya sebagai menteri ad intern dan juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut mengambil kebijakan yang dianggap berseberangan dengan kebijakan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Seperti mengenai ojek online.

Sebelumnya, Anies melarang, tapi Luhut melalui keputusannya, tetap membolehkan mereka beroperasi. Langkah Luhut itu dianggap menghambat upaya yang dilakukan Anies dalam menangani pandemi di Ibu Kota RI.

Baca Juga: Kata Orangnya Luhut TKA China Sangat Dibutuhkan, Gak Nyangka Alasannya...

Dalam sebuah diskusi webinar, Luhut menjabarkan seperti apa hubungannya dengan mantan Mendikbud RI tersebut.

"Ada yang bilang koordinasi tidak baik, enggak ada pak. Ada yang bilang itu menteri apa namanya itu ad intern perhubungan (Menhub) tidak koordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang, kami telepon-teleponan kok, kami bicara kok jelas," kata Luhut dalam diskusi webinar seperti dikutip, Selasa (2/6/2020).

Luhut mengaku hubungannya dengan Anies sangat baik. Komunikasi keduanya juga berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Apalagi dalam menghadapi Covid-19 saat ini. Dalam berkoordinasi, klaim Luhut, Anies kadang menghubunginya. Koordinasi yang baik ini, kata Luhut, dibutuhkan karena penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan sendiri.

"Jadi, jangan dibuat isu dengan Pak Anies saya telepon saja, atau beliau telepon saya. Kita ngomong dan itu kita selesaikan karena apa ini masalah ramai-ramai bukan masalah seorang. Jangan dibikin masalah seseorang," kata mantan Menko Polhukam itu.