Pilkada 2020, Tito: Semoga Berdampak Positif Bagi Ekonomi Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sumut. Salah satunya melakukam silaturahim bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall Medan, Kamis (2/7/2020) malam.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumut. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota di antaranya akan menggelar Pilkada serentak.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. "Di Sumut ada 23 dari 33 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada. Yakni 17 kabupaten dan 6 kota. Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Tito.

Baca Juga: Menteri Tito Gak Mau Kena Reshuffle?

Baca Juga: Jokowi Baru Ngancem, Eh 2 Menteri Ini Sudah Pasrah...

Namun Tito mengingatkan, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus dan jadi peluang bagi calon kepala daerah.

"Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," kata Tito.

Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). "Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," katanya.'

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada. "Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila," ujarnya.

Menyikapi beragam masukan tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. "Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama," pungkas Edy.