Negara Islam Berutang, Ya Allah Bu Menkeu, Emang Ini Salah RI?

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons tanggapan terkait Indonesia sering berutang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam live di akun Istagramnya @smindrawati, selain menanggapi pernyataan masyarakat mengenai utang pemerintah, ia pun melontarkan pertanyaan, "Apakah ada negara yang tidak berutang, termasuk negara-negara Islam?" tanyanya, Sabtu (18/7).

Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Bahaya RI Tanpa Utang: Bisa Miskin!

Baca Juga: Ya Allah, Semoga Gak Kejadian, Ramalan Sri Mulyani Bikin Takut...

Kemudian, ia pun menjelaskan bagaimana seluruh negara di dunia, termasuk negara Islam juga berutang untuk membangun negaranya.

"Semua negara Islam di dunia juga berutang mau Saudi, UAE, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan,Kazakhstan," ujarnya lagi.

Sambungnya, "Bahkan, negara Islam kita di Afrika, mayoritas mereka miskin. Mayoritas mereka mendapatkan utang, bahkan hibah, termasuk dari Bank Dunia. Jangan merasa utang ini stigma," imbuhnya.

Namun, meski demikian, sebenarnya suatu negara bisa saja tidak berutang, tergantung dari kebijakan setiap negara.

Yang jadi masalah, jika tidak berutang, akan membuat kehidupan masyarakat kesulitan. Seperti, suatu negara tidak berutang, kemudian negara tersebut menunda pembangunan infrastruktur.

Padahal, sambungnya, infrastruktur ini sangat dibutuhkan sebagai kemudahan masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitasnya.

"Ya.. nanti negara kita banyak penduduknya 260 juta tapi kita nggak berpendidikan, kurang gizi, miskin," katanya.

Ia kemudian memberikan contoh lain terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Menurutnya, ada masyarakat yang menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan saja SDA yang ada agar Indonesia tidak berhutang.

Namun, menurutnya, pemanfaatan SDA pun tidak cukup karena Indonesia masih butuh modal agar pemanfaatan SDA itu bisa menambah pendapatan negara.

"Kalau SDA dikeruk tetap membutuhkan modal. Kadang masyarakat kita sensitif kalau membicarakan soal utang, dengan nada benci. Bisa saja kita debat, tapi jangan sampai dengan kata kasar," jelasnya.

"Kemudian dengan cara itu resource apa, pajak, bukan pajak, termasuk utang. Harus dikelola dengan transparan, mari melihat semua aspek," tukasnya.