Ini Hasil Survei Penilaian Kinerja Pemerintah Atasi Covid-19

Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei elite pemuka opini tentang efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19. Hasilnya, sekitar 36,8% atau di bawah 50% elite yang menilai kinerja pemerintah pusat baik dalam menangani pandemi ini.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan pihaknya memilih dua kelompok responden dalam survei ini yakni dari populasi umum atau publik dan elite. Sebanyak 51,5% responden yang berasal dari masyarakat umum menganggap kinerja pemerintah pusat baik dalam menangani Covid-19. Sedangkan hanya ada 36,8% elite yang menilai kinerja pemerintah pusat baik.

Baca Juga: Studi Ilmiah: Covid-19 Bisa Ubah Sistem Imun Anak

"Penilaian kelompok elite tampak agak berbeda dibanding temuan pada kelompok masyarakat umum. Hanya sekitar 36,8% yang menilai kinerja pemerintah pusat baik atau sangat baik dalam menangani Covid-19," ujar Burhanuddin saat memaparkan temuan surveinya secara virtual, Kamis (20/8/2020).

Di sisi lain, sebanyak 54,3% responden yang berasal dari masyarakat umum menganggap kinerja pemerintah provinsi baik dalam menangani Covid-19. Sedangkan hanya ada 49,1% elite yang menilai kinerja pemerintah provinsi baik.

"Sementara evaluasi terhadap pemerintah provinsi sama polanya elite lebih critical dalam menilai evaluasi pemprov dibanding populasi umum. (Penilaian) pemuka opini (responden elite) antara pusat dan daerah cenderung lebih positif ke pemprov dibanding pusat," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, temuan ini sangat penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atas kinerjanya selama ini. Sebab faktanya mayoritas elite lebih menilai kerja pemerintah provinsi lebih positif dari pada pemerintah pusat dalam penanganan Corona.

"Ini temaun yang penting untuk pemerintah pusat kalau ditanyakan sekarang skor kinerjanya pemerintah pusat di bawah pemerintah provinsi menurut elite. Tapi menurut pemilih (umum), itu cenderung tidak terlalu berbeda. Elite mengapresiasi kinerja pemprov dibanding pemerintah pusat. Ini PR untuk pemerintah pusat," jelasnya.

Untuk diketahui, responden survei ini adalah 304 pemuka opini nasional dan daerah dari 20 kota di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19. Mereka yang menjadi responden dalam survei ini adalah akademisi, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh ormas atau LSM, serta organisasi profesi.

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional dan daerah. Oleh sebab itu hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian terhadap responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Survei dilakukan pada rentang waktu Juli hingga Agustus 2020.