Instruksi Wapres: Segera Proses Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendorong agar serifikasi halal untuk vaksin Covid-19 segera diproses. Apalagi vaksin yang tengah dikembangkan PT Bio Farma dan perusahaan vaksin asal Tiongkok, Sinovac kini telah masuk tahap uji coba ketiga.

Ma'ruf meminta pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikasi halal vaksin Covid-19, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk proaktif saling berkoordinasi agar sertifikasi halal dapat keluar sebelum vaksin diedarkan.

"Saya minta kepada LPPOM dan Komisi Fatwa MUI supaya ikut proaktif, dan juga kepada Badan Penyelenggara Produk Halal, jangan menunggu bola, untuk vaksin ini jangan menunggu, harus menjemput bola," tegasnya di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: Erick Bawa Kabar Baik: Ada Vaksin Covid-19 Gratis Awal 2021

Baca Juga: Disuntik Vaksin Sputnik V, Syukur Kondisi Putri Putin...

Ma'ruf menilai sertifikasi halal ini sangat penting agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalannya.

"Ini jangan jadi masalah. Jangan terjadi seperti vaksin Measles Rubella (MR) itu yang kemudian targetnya tidak tercapai," tambahnya.

Untuk vaksin-vaksin produksi dari luar negeri, Ma'ruf  juga meminta harus dipastikan tingkat kehalalannya. Jangan sampai sudah memesan dalam jumlah besar, tetapi bermasalah dalam kehalalannya.

"Covid-19 ini adalah persoalan kehidupan bangsa kita, baik soal kesehatan, soal sosial, bahkan juga soal ekonomi. Kuncinya vaksin. Dan vaksin itu harus di-back up oleh sertifikat halal," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir melaporkan perkembangan produksi vaksin Covid-19 yang saat ini telah mencapai uji klinis tahap ke-3.

"Setelah uji klinis selesai di Januari, kita akan segera memproduksi vaksin-vaksin tersebut menjadi vaksin jadi, dan nanti akan dipercepat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan proses registrasi. Mungkin sekitar Februari paling cepat, kita sudah bisa melakukan program vaksinasi ini kepada masyarakat Indonesia," paparnya.