Minta Anies Batalkan PSBB Total, PDIP Curiga Ada...

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, menghentikan aktivitas masyarakat akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk. Terlebih, sejak awal penerapan PSBB, Pemprov DKI tak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Baca Juga: Bukan, Bukan Karena Anies IHSG Jeblok, Said Didu Ungkap Dalangnya..

"Kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan," kata Gembong melalui keterangannya, di Jakarta, Sabtu (12/9). Baca Juga: Dengan Entengnya Ucapan Anies Bikin Duit Rp300 Triliun Melayang

Menurut Gembong, cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di Jakarta yang dikomandoi Pemprov DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang. "Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total, tak akan membuahkan kondisi yangg lebih baik. Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat." sambung Gembong.

Gembong mengingatkan, dinamika perekonomian tidak saja ditentukan fundamental ekonomi. Namun juga banyak disebabkan sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang. Rencana PSBB total justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Anies.

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, tambah Gembong, Anies dituntut sungguh-sungguh berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan. Kebijakan penerapan PSBB total di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai politisi. "Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat." tandas Gembong.