Pintu Lebar Buat TKA Dibongkar Luhut Sendiri, RI Kekurangan Ahli Katanya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara tentang alasan pemerintah membuka keran Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke INdonesia.

Ia mengatakan bahwa penerimaan TKA ke Indonesia lantaran RI kekurangan ahli teknik. Menurutnya, berdasarkan data Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kebutuhan sarjana teknik di Indonesia mencapai 117.982 orang pada 2019. Baca Juga: Opung Luhut Ungkap 8 Biang Kerok Ekonomi Jatuh ke Minus 5,32%

Sementara yang tersedia hanya 20.635 orang. Sedangkan untuk lulusan D3 teknik, kebutuhannya mencapai 194.183 orang dan yang tersedia hanya 5.242 orang.

"Kalau orang ribut kenapa juga nggak pakai kita punya? Ini data kita ambil dari profesor Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Memang kita nggak punya Pak, kurang kita. Mungkin sarjana sosial hukum tapi di teknik kita kurang," kata Luhut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom dengan tema Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Baca Juga: Jokowi Langsung Bertitah Beresin Covid-19, Luhut Terjunkan TNI sampai Polisi

"Makanya sekarang kita fokus politeknik di Morowali, di Konawe, dalam bidang-bidang teknik dan politeknik di Bintan," sambung mantan Menko Polhukam itu.

Lanjutnya, ia mengatakan kurangnya lulusan tekni di tanah air karena pengembangan sekolah teknik belum dipikirkan secara khusus. 

"Kan berpuluh tahun kita nggak ada yang mikir ini Pak. Siapa yang mikir saya tanya? Sekarang karena terpaksa kita buat. Kebutuhan tenaga kerja vokasi berdasarkan industrinya. Ini tdk ada. Jadi kita pakai dulu mereka (asing), setelah kita pakai bertahap baru kita kurangi," ungkapnya.

Sambungnya, seperti di Morowali jumlah tenaga kerja asing mencapai 3.000 orang. Jumlah ini pun nantinya akan berkurang seiring politeknik yang sudah dibuat menghasilkan para ahli teknik asli  dalam negeri.

"Sekarang bapak ibu lihat Freeport sudah 50 tahun, berapa pekerja asingnya di sana. Kemudian poltek kita buat seperti ini di Kemenristek, perindustrian dan libatkan ITB, UI semua dari sana. Ada yang mikir sampai sana? Kan nggak ada cuma kritik aja. Makanya ini yang ada di board pemerintah," katanya.