Jokowi Keras Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Apa Ini Sinyal Ketegangan dengan Anies?

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar provinsi, kabupaten, kota jangan sok-sokan lockdown disebut pernyataan jelas, keras, dan boleh disebut ini pernyataan paling keras terkait dengan hubungan pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Jokowi Tak Terima Pemerintah Dianggap Mencla-mencle Tangani Covid-19

Menurut Ray, selain keras, pernyataan ini juga paling terbuka yang menunjuk perbedaan sikap dan keputusan politik antara Presiden dengan Pemprov DKI Jakarta. "Hal ini menguatkan sinyal-sinyal adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020). Baca Juga: Gatot-Anies Dieluh-eluhkan Jadi Jagoan Pilpres, Eh Sindiran Ferdinand Menohok Banget!

"Ketegangan apa? Ketegangan yang tak muncul di permukaan tapi jamak diketahui di lapangan," tambah Ray.

Ray menganggap, sikap Anies yang sering berbeda dengan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Covid-19 ini, bukan saja dapat mengakibatkan ketidaksinkronan arah penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, hal ini bisa memberi efek makin sulitnya membuat keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi.

"Tapi juga perbedaan itu dilihat sebagai tindakan politis Gubernur DKI semata. Untuk apa? Tentu saja yang paling dekat dalam hal menaikkan popularitas," ujarnya.

Jadi, menurut Ray, ada pandangan bahwa sikap Anies yang banyak berbeda dengan cara pemerintah pusat itu tidak semata karena memang DKI membutuhkan langkah yang berbeda, tapi juga bagian dari strategi Anies mendulang popularitas. Tentu saja yang terbaru dalam hal ini adalah keterbukaan Presiden Jokowi menyindir Anies.

Di sisi lain, selama ini Presiden selalu mendorong menterinya yang menghadapinya tanpa harus terlihat melibatkan dirinya. Menurut dia, salah satu faktornya bahwa Presiden juga melihat lemahnya posisi para menteri dalam hal berhubungan dengan masalah penanganan Covid-19 di DKI.

Terakhir, sambung Ray, mencuatnya perbedaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Anies Baswedan. Airlangga juga seperti tidak berbeda dengan menteri non ketua umum partai. Airlangga seperti tidak mendapat dukungan dari internal partai.

"Golkar DKI misalnya, sama sekali tidak bereaksi apa pun atas kebijakan PSBB DKI. Padahal, di tingkat nasional, ketum Golkar sudah memperlihatkan sikap terkejut atas rencana PSBB dimaksud," ungkapnya.

"Bahkan ketum partai besar sekalipun tidak mendapat support memadai dari internal partainya dalam hal soal kebijakan pemerintah pusat. Inilah yang menjadikan Jokowi akhirnya mulai melibatkan dirinya secara langsung," pungkas dia.