Selain Turunkan Suku Bunga, Ini Jurus BI Lainnya untuk Percepatan PEN

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI-7day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% dari sebelumnya 4,00%.

Selain penurunan suku bunga acuan, Perry mengatakan, pihaknya juga menempuh langkah-langkah lainnya sebagai upaya percepatan PEN. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.

"Kemudian, mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025," ujar Perry di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: Dukung PEN, BI Turunkan Suku Bunga Acuan 25 BPS jadi 3,75%

Lebih jauh, Perry bilang, bank sentral juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

"Lalu, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM," tambahnya.

Selanjutnya, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital.

Adapun inisiatif transformasi digital seperti perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan fintech di seluruh Indonesia.

Kemudian, perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah dan melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui kampanye Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh wilayah Indonesia.

Dan terakhir, mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran. "Yang meliputi, perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan SKNBI dan penurunan batas minimum pembayaran serta nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit, dan penurunan biaya layanan Sistem BI-RTGS," tutup Perry.