Mengupas Langkah Baru Biden-Harris untuk AS di 2021

Nama Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden AS terpilih Kamala Harris menjadi nama yang paling banyak didengung-dengungkan.

Duet Joe Biden dan Kamala Harris banyak dinanti-nanti. Beberapa pemuja mereka berharap “duet maut” ini akan memberikan harapan dan jawaban terhadap banyak persoalan.

Baca Juga: Karena Alasan Ini, Belasan Senator Partai Republik Gugat Joe Biden Jelang Perhitungan Kongres

Menurut rencana, pelantikan keduanya akan dilakukan pada 20 Januari mendatang. Setelah itu, banyak yang penasaran apa dan bagaimana gebrakan kebijakan yang akan dilakukan keduanya.

Melalui situs web lengkap dan saluran media sosialnya: BuildBackBetter.com dan @ transisi46 di Facebook, Twitter, dan Instagram, keduanya sempat memberikan beberpaa clue perihal agenda kepemimpinan mereka nanti.

“Selama berbulan-bulan, tim transisi telah meletakkan dasar bagi pemerintahan Biden-Harris yang potensial, sehingga Joe Biden dan Kamala Harris dapat mulai mengambil tindakan atas masalah kritis yang dihadapi negara kita,” ungkap tim transisi, dikutip NBC News.

“Krisis yang kita hadapi sangat parah - dari pandemi global hingga resesi ekonomi hingga ketidakadilan rasial hingga krisis iklim. Pekerjaan kami berlanjut dengan kecepatan penuh hari ini,” lanjutnya.

Di berbagai kesempatan, Biden mengatakan pihaknya berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan besar di negara. Seperti ekonomi, perawatan kesehatan dan ketidaksetaraan ras.

Berikut beberapa gebrakan kebijakan yang akan diambilnya.

Covid-19

Ini menjadi titip perhatian hampir semua negara. Termasuk AS. Biden memberikan perhatian lebih ke masalah vaksin yang sudah mulai didistribusikan. Selain itu, dia juga meminta tindakan lebih lanjut.

Salah satunya adalah mengangkat pakar penyakit menular AS, Dr. Anthony Fauci. Fauci akan mengkoordinasikan semua hal terkait penanganan Covid-19.

Biden telah menyerukan untuk memberlakukan mandat masker nasional, memanfaatkan Undang-undang Produksi Pertahanan untuk meningkatkan produksi tes Covid-19 dan alat pelindung diri (APD) secara dramatis.

Tidak hanya itu, dia juga menciptakan Korps Pekerjaan Kesehatan Masyarakat AS untuk memobilisasi setidaknya 100.000 orang Amerika yang menganggur untuk melawan virus corona.

Dari sisi anggaran, Biden akan membuat anggaran sebesar USD25 miliar (Rp353 triliun) untuk penelitian dan distribusi vaksin. Ini dilakukan agar setiap orang memiliki akses ke vaksin.

Pekerjaan dan ekonomi

Biden juga memprioritaskan penanggulangan krisis ekonomi yang dipicu pandemi. Biden menginginkan paket stimulus besar-besaran lainnya, termasuk lebih banyak bantuan pengangguran dan stimulus langsung.

Dalam jangka panjang, dia menginginkan rancangan undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Hak Berorganisasi yang didukung serikat, serta bantuan pemerintah untuk membantu merevitalisasi manufaktur dan investasi infrastruktur baru.

Iklim

Biden tidak ingin menyebut kebijaka ini sebagai Kesepakatan Baru Hijau, tetapi rencana membangun kembali lingkungan yang lebih baik.

Nantinya dia ingin semua kebijakan ekonomi diarahkan ke pekerjaan ramah lingkungan dan energi bersih.

Termasuk merinci rencana untuk mengalihkan konsumsi AS ke energi bersih 100 persen dan mencapai emisi karbon nol-bersih pada tahun 2050.

Di sisi punishment, Biden ingin menggunakan peraturan pemerintah untuk menghukum para pelaku pencemaran lingkungan yang kerap merugikan. Dia juga telah menyerukan untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris.

Reformasi pemerintah

Banyak kaum progresif telah menyerukan reformasi demokrasi, yang mencakup perubahan sistem pemungutan suara dan undang-undang keuangan kampanye dan penetapan kembali bagian dari undang-undang hak suara yang telah dibatalkan.

Biden telah mendukung semua perubahan itu. Dia bahkan mengungkapkan keterbukaan terhadap ide-ide yang lebih radikal, seperti memperluas pengadilan dan membuat District of Columbia, yang kemungkinan akan memberi Demokrat dua kursi di Senat.

Kesehatan

Biden adalah pembela setia Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang juga dikenal sebagai Obamacare. Dia beralasan, undang-undang, yang disahkan saat dia menjadi wakil presiden ini tidak boleh dibuang semuanya, tetapi dukup diperbaiki.

Dia bahkan menolak seruan partainya yang meminta agar undang-udang itu dibatalkan dan memberlakukan perawatan kesehatan universal.

Dia telah mendukung opsi publik"untuk bersaing dengan perusahaan asuransi swasta di pasar, yang nantinya akan menjadi “Bidencare”. Biaya untuk program ini diperkirakan sebesar USD750 miliar (Rp10.614 triliun).

Sementara itu, pengamat independen memproyeksikan jika proposal ini akan menurunkan premi perawatan kesehatan.

Pajak

Menurut Pusat Kebijakan Pajak nonpartisan, Biden telah mengusulkan serangkaian kenaikan pajak dengan total sekitar USD4 triliun. Ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program barunya. Termasuk menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 28 persen dan memulihkan tarif individu 39,6 persen untuk pendapatan tertinggi.

Kendati demikian, Biden berulang kali berjanji selama kampanye untuk tidak menaikkan pajak terhadap orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari USD400.000 (Rp5,6 miliar).

Imigrasi

Biden mengisyaratkan dia akan memperlambat deportasi. Dia juga ingin mengurai kebijakan restriktif Presiden Donald Trump tentang pengungsi dan program Deferred Action for Childhood Arrival.

Dia juga berjanji untuk mengusulkan undang-undang dalam 100 hari pertamanya yang akan menciptakan jalan menuju kewarganegaraan bagi orang-orang di AS secara ilegal sambil mengamankan perbatasan negara dengan cara yang manusiawi.

Infrastruktur

Biden menyerukan investasi sebesar USD1,3 triliun (Rp18.394 trliun) untuk membangun kembali infrastruktur AS selama dekade berikutnya.

Termasuk untuk memindahkan ekonomi negara ke energi bersih. Dia mengusulkan perbaikan jalan raya, jembatan dan jalan sambil menstabilkan dana perwalian jalan raya serta menciptakan pekerjaan baru yang katanya akan mencakup perlindungan bagi pekerja dan serikat pekerja.

Keadilan rasial

Biden mengatakan keadilan rasial akan menjadi bagian integral dari agendanya. Dia ingin semua keputusan kebijakan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi perbedaan ras yang bersejarah.

Dia juga mengusulkan program pemerintah yang baru untuk membantu bisnis yang dimiliki minoritas dan lebih banyak dana untuk kolese dan universitas kulit hitam secara historis.

Dia mendukung perombakan lain dari sistem peradilan pidana, termasuk lebih memfokuskan sistem pada rehabilitasi daripada hukuman.

Kebijakan luar negeri

Biden memiliki rekam jejak panjang dalam kebijakan luar negeri setelah menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan sebagai pemecah krisis internasional selama pemerintahan Obama.

Dia ingin mengakhiri perang selamanya, namun akan tetap mempertahankan beberapa pasukan di Afghanistan untuk melawan kelompok-kelompok seperti organisasi teroris ISIS. Biden mengatakan dia ingin memperkuat aliansi multilateral seperti NATO. Dia juga mengisyaratkan akan mengambil sikap yang tidak terlalu bermusuhan dengan China, terutama atas kebijakan perdagangan setelah perang perdagangan Trump.

Namun, sebaliknya, dia akan cenderung “lebih dingin” terhadap Rusia dan Korea Utara (Korut) ketimbang yang dulu dilakukan Trump.