Cawe-Cawe Soal Kapolri Baru, Dewas KPK Colek MUI

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Syamsuddin Haris, mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Melalui akun Twitter-nya, @syamsuddinharis, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu mencuit, "MUI sekarang ikut ngurusi calon Kapolri ya?" tanyanya, dikutip Selasa (12/1/2021).

Baca Juga: Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi: Listyo Sigit Prabowo

Sebelumnya, Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Dikatakan Anwar, hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan Presiden. "Kita sudah tahu itu semua dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Meskipun demikian, kata Anwar, presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.

"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi  kriminalisasi terhadap ulama," katanya.

Dikatakan Anwar, meski pemerintah menolak anggapan tersebut, sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.

"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus-menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.

Oleh karena itu, kata Anwar, sebagai anak bangsa, dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan.

"Untuk itu, saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," ujarnya.

"Tentu itu agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini, yaitu mengatasi Covid-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," pungkas Anwar.

Sebelumnya, Kompolnas telah menyerahkan lima nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih salah satunya. Kelima nama jenderal tersebut seluruhnya berpangkat Komjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Selanjutnya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.