Duh, Raja Salman Copot Menteri Haji dan Umrah dari Jabatannya karena...

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi memecat Mohamed Benten sebagai menteri haji dan umrah. Pemecatan menteri itu diumumkan dalam sebuah dekrit kerajaan pada Jumat (12/3/2021).

Jabatan menteri haji dan umrah merupakan posisi dengan peran utama dalam mengatur ibadah tahunan umat Islam dari seluruh dunia. Dekrit kerajaan tersebut dirilis Saudi Press Agency (SPA), media pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Baca Juga: Haji dan Umrah akan Dibuka, 221 Ribu Jamaah Siap Berangkat ke Tanah Suci

Menteri Negara Issam ben Saeed telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Haji dan Umrah.

Haji dan umrah, yang menghasilkan miliaran dollar setiap tahun sebelum pandemi COVID-19, merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Saudi.

"Mohammed Saleh ben Taher Benten, Menteri Haji dan Umrah akan dibebaskan dari posisinya," tulis SPA dalam tweet-nya, yang dikutip Reuters, tanpa memberikan alasan di balik pemecatan tersebut.

Benten diangkat menjadi menteri pada tahun 2016.

Kerajaan, yang mempertaruhkan reputasinya pada perwaliannya atas situs-situs paling suci Islam di Makkah dan Madinah serta mengelola haji, secara tajam mengurangi jumlah jamaah haji tahun lalu untuk mencegah penyebaran virus corona baru (COVID-19).

Perusahaan yang beroperasi di sektor haji dan umrah ikut terpukul keras oleh langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang diberlakukan pemerintah Saudi. Sebelum pandemi, lebih dari 1.300 hotel dan ratusan toko penuh sesak sepanjang waktu untuk melayani para jamaah yang mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah.

Awal pekan ini, Jabal Omar Development Company, salah satu pengembang properti terbesar di Arab Saudi, mendapatkan pinjaman 1,6 miliar riyal (USD 427 juta) dari Banque Saudi Fransi yang didukung oleh jaminan Kementerian Keuangan, setelah terpukul keras oleh penguncian Makkah.

Awal pekan ini, SPA mengatakan Raja Salman menyetujui serangkaian inisiatif yang bertujuan membantu perusahaan dan individu yang beroperasi di sektor tersebut untuk mengurangi dampak keuangan dan ekonomi terkait COVID-19 yang mereka timbulkan selama penguncian.

Secara terpisah, dekrit kerajaan juga termasuk membebaskan kepala Otoritas Penerbangan Umum, Abdulhadi al-Mansouri, dari posisinya dan mengangkatnya di pos Kementerian Luar Negeri.

Abdulaziz al-Duaelij diangkat sebagai kepala baru otoritas penerbangan.