Bantu UMKM, LPS Kerja Sama dengan Perbarindo

Ketua dan Anggota Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dibutuhkan kerjasama antara lembaga yang dipimpinnya dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk membantu UKM dan UMKM. 

“LPS akan meningkatkan kerjasama dengan Perbarindo, agar dapat meningkatkan kredibilitas BPR/BPRS yang dapat meningkatkan pelayanan kepada UKM dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia,” katanya saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat secara virtual di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, BPR/BPRS mempunyai peran strategis untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan UMKM (Usaha mikro kecil menengah)  bangkit di masa pandemi ini. 

Ia juga mengatakan komunikasi yang efektif dan sinergis antara regulator dan pelaku industri perbankan merupakan salah satu cara untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Cegah Bias, LPS: Komunikasi Publik Soal Skema Penjaminan Harus Efektif

Purbaya menjelaskan untuk meningkatkan tata kelola bank yang lebih baik dan upaya mendukung peran BPR dalam memajukan UMKM,  saat ini LPS sedang menyiapkan dukungan bagi industri BPR dari segi teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis bank. 

Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto, mengungkapkan bahwa maksud dari audiensi DPP Perbarindo adalah untuk menyampaikan aspirasi dari anggota Perbarindo kepada LPS. 

“DPP Perbarindo menyampaikan apresiasi kepada LPS atas apa yang telah dilakukan selama ini dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan melalui penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank” ujar Joko.

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, salah satu diantaranya adalah LPS dan Perbarindo akan meningkatkan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan yang baik dalam menjalankan proses bisnis BPR/BPRS.

“Saya berharap kita dapat meningkatkan komunikasi yang intensif untuk meningkatkan good corporate governance dalam pengelolaan BPR/BPRS ke depan dan meningkatkan sinergi komunikasi publik literasi keuangan dan bank CIU (Pencabutan Izin Usaha),” ujarnya.