Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Berpakaian Adat, Jokowi Ingin Tunjukan Peduli Masyarakat Adat, Tapi Keberpihakan Pemerintah Jauh...

        Berpakaian Adat, Jokowi Ingin Tunjukan Peduli Masyarakat Adat, Tapi Keberpihakan Pemerintah Jauh... Kredit Foto: Antara/Sopian/Pool
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin melihat ada hal yang ingin ditunjukan Presiden Joko Widodo lewat penampilannya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR.

        Jokowi yang berbusana adat Suku Baduy dinilai ingin tunjukan kepedulian terhadap rakyat kecil dan masyarakat adat Baduy.

        Baca Juga: Pakai Baju Adat Lampung di HUT 76 RI, Jokowi Langsung Dicibir Anak Buah Mas AHY

        "Mungkin Jokowi ingin menunjukan dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, termasuk rakyat pedalaman seperti masyarakat adat Baduy," kata Ujang dihubungi, Selasa (17/8/2021).

        Kendati pesan itu yang kemungkinan ingin disampaikan Jokowi lewat pakaian khas daerah, namun menurut Ujang realita yang ada mengatakan sebaliknya. Ujang merasa pakaian adat yang dikenakan Jokowi belum seiring sejalan dengan sikap pemerintah terhadap masyarakat adat itu sendiri.

        Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat dianggap masih jauh. Padahal diketahui berpakaian adat tradisional seolah sudah menjadi tradisi Jokowi.

        "Masih belum, masih banyak masyarakat adat tanah dan hak hidupnya dirusak oleh para pengusaha yang di-back up oleh elite politik. Ketika mereka berurusan dengan persoalan hukum, negara juga tak hadir," kata Ujang.

        Cara Hentikan Stigma Suku Baduy

        Sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyatakan, pakaian adat Suku Baduy yang dikenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR 2021 sebagai upaya apresiasi kepala negara terhadap eksistensi suku tersebut.

        Dia mengemukakan, tidak hanya mengapresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy, hal itu juga menangkal stigma negatif terhadap Suku Baduy.

        "Presiden mengangkat ke tingkat paling tinggi di salah satu acara kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai sebagai cara presiden untuk menghentikan stigma dan makna negatif dari penyebutan suku Baduy," ucap Abetnego Tarigan, Senin (16/8/2021).

        KSP kata Abetnego menganggap bahwa langkah Jokowi menggunakan pakaian adat dan mengangkat kebudayaan suku Baduy dalam acara kenegaraan ini merupakan suatu inisiatif yang baik dalam menekankan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

        Jokowi dalam menyampaikan pidato kepresidenan saat sidang tahunan MPR 2021 pada Senin (16/8) tampak mengenakan pakaian adat Suku Baduy berwarna hitam dengan lencana merah putih.

        Dia juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, alas kaki sandal berwarna hitam lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.

        Pakaian adat ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija.

        Jokowi pun mengatakan bahwa desain pakaian adat Baduy sangat sederhana dan sangat nyaman untuk dikenakan.

        Sebutan "Baduy" sendiri merupakan sebutan yang disematkan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat adat sub-Sunda yang tinggal di wilayah Lebak, Banten.

        Namun penyebutan Suku Baduy cenderung mengarah pada makna peyorasi karena kaitan sejarahnya sebagai produk era kolonial Belanda.

        Para kolonial secara gegabah mengidentifikasi suku Baduy layaknya suku Badawi di tanah Arab yang hidup secara nomaden dan dianggap liar.

        Walaupun kelompok masyarakat ini menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes, namun dalam perkembangannya, istilah Baduy kini tidak lagi bersifat peyoratif karena penyebutannya oleh banyak orang tanpa ada niatan untuk merendahkan.

        "Istilah Baduy dilekatkan pada mereka oleh orang luar dan terus berlanjut sampai sekarang. Tapi saya pun kadang pakai istilah 'Baduy' karena sangat sering digunakan dan tidak dengan maksud merendahkan," Ungkap Hilman Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Alfi Dinilhaq

        Bagikan Artikel: