Pertemuan Jokowi-Parpol, Soal Reshuffle atau Masa Jabatan?

Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman menanggapi diundangnya tujuh ketua umum partai politik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) partai koalisi. Ia mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas penanganan Covid-19 di Tanah Air.

"Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19," ujar Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Minggu (29/8).

Baca Juga: Ketum Parpol Ramai-ramai Puji Jokowi, PKS Kritisi Utang Luar Negeri hingga Kasus Kematian Covid

Terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet setelah hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) ikut dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan itu merupakan hal prerogatif presiden. Fadjroel mengaku belum bisa berkomentar banyak.

"Tentang reshuffle kabinet, itu adalah hak prerogatif beliau (Jokowi). Saya hanya bisa bicara tentang reshuffle setelah presiden bicara," ujar Fadjroel.

Adapun isu yang menyebut bahwa pertemun tersebut membahas amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ia menyebut itu merupakan kewenangan MPR. Apalagi jika wacananya terkait penambahan masa jabat presiden, Jokowi disebutnya tegak lurus dengan UUD 1945 dan menghormati amanah reformasi 1998.

"Presiden sudah dua kali mengatakan tidak setuju. Pertama, terkait dengan presiden 3 periode. Kedua, beliau tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan," ujar Fadjroel.

Sebelumnya, Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk membahas lima hal. Pertama, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, terkait perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi, dan tantangan ekonomi nasional ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sentimen positif diharapkan terus terjadi di kuartal-kuartal berikutnya.

Selanjutnya, adalah strategi ekonomi dan bisnis negara. Jokowi menyampaikan lewat forum pertemuan tersebut agar partai koalisi kompak untuk membuat perekonomian Indonesia beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.

Keempat, Jokowi membahas terkait ketatanegaraan. Menurut Jokowi, sistem pemerintah yang terdampak pandemi membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Terakhir, terkait ibu kota negara. Jokowi mengingatkan partai politik koalisi untuk tetap memikirkan ibu kota baru yang bertempat di Kalimantan Timur. Jakarta disebut memiliki tantangan dan permasalahan sebagai ibu kota negara.