Somasi Haris Azhar dan KontraS, Luhut Kena 'Semprot' PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyoroti adanya somasi yang dilayangkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida. Menurut Mardani, meski tidak dilarang, memberikan somasi kepada rakyat itu dinilai tidak tepat.

"Akhir-akhir ini penyelenggara negara kerap mengajukan somasi setelah mendapat kritik dari masyarakat. Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk menyomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi," kata Mardani, Senin 30 Agustus 2021.

Baca Juga: 'Lord' Luhut Klaim Ekonomi Membaik Lebih Cepat, "Tak Terduga"

Mardani menilai Pemerintah tidak layak memberikan somasi kepada rakyat. Justru somasi tersebut, mestinya dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah.

Pejabat Publik, kata Mardani, mestinya harus takut kepada rakyat karena di negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Rakyat berhak mengkritik pejabat pemerintah agar berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan dalam bekerja.

"Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yang perlu diawasi. Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati-hati, serta tidak berbuat salah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Dia melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia atas unggahan video berjudul Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!. Video ini diunggah di akun Youtube Haris Azhar.