Manuver Politik Ganjar Bisa Matikan Masa Depan Trah Soekarno

PDI Perjuangan besar kemungkinan tidak akan memberikan tiket calon presiden kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mengusung Ganjar berarti mempertaruhkan eksistensi trah Sukarno dalam dinamika kekuasaan kedepan.

"Jika Ganjar dapat restu dari PDIP ini akan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan trah Sukarno," ujar pengamat politik Muslim Arbi dalam web seminar bertema "Ganjar Terganjal di Pilpres 2024", yang diselenggarakan Kajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S), Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Mau Maju Pilpres, Ganjar Pranowo Dapat Saran Ekstrim: Keluar dari PDIP!

Dia mengatakan Megawati akan belajar dari Jokowi untuk tidak memberikan tiket capres pada mereka yang bukan trah Sukarno termasuk Ganjar.

"Saat ini Jokowi membangun trah dengan menjadikan anak dan menantu sebagai kepala daerah. Bisa jadi ini akan mempertahankan trah Jokowi di masa yang akan. Barangkali ini menjadi kalkulasi bagi Megawati dan PDIP," ucapnya.  

Apalagi, katanya, Ganjar yang dijadikan putera mahkota Jokowi sulit diterima karena pengalaman Jokowi yang telah dibesarkan oleh Mega malah berada di bawah bayang-bayang Luhut Binsar Panjaitan.

"Dikit-dikit Luhut, dikit-dikit Luhut. Ini menimbulkan sakit hati dan ketidaksukaan Megawati. Belakang ini terlihat ketegangan dan gesekan antara Jokowi, Megawati dan PDIP," ujarnya.

Dia juga menyinggung cara Ganjar dalam meraih simpati publik. Terlihat jelas bahwa Ganjar, menurutnya, meniru apa yang pernah dilakukan Jokowi.

"Pola-pola pencitraan yang dilakukan Ganjar saat ini seperti copy paste yang dilakukan oleh Jokowi saat pilpres 2014. Penguasaan opini dengan media mainstream dan juga survei-survei tentu tidak akan menggoyahkan Megawati dan PDIP untuk capreskan Ganjar," tuturnya.

Selain soal kepentingan menjaga trah Sukarno, Muslim Arbi menyinggung kemungkinan PDIP tidak akan mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 karena gubernur Jawa Tengah itu disebut terlibat kasus korupsi KTP elektronik.

Sudah menjadi rahasia umum selain muncul dalam berkas dakwaan, keterlibatan Ganjar dalam kasus tersebut juga disebut oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin pada persidangan di Pengadilan Tipikor.

Nazaruddin bahkan menyebut Ganjar meminta duit suap ditambah dari 150 ribu dolar AS menjadi 500 ribu AS.Terkait kasus EKTP Ganjar sendiri telah diperiksa dan menyampaikan bantahan.