Megawati Digugat Rp40 Miliar, Refly Harun Beri Analisis: Banyak Kelemahan

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mendadak ikut angkat bicara terkait ada empat anggota DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Refly Harun pada Rabu 6 Oktober 2021.

Mereka menggunggat ketua umum dan sekjen PDIP ke Pengadilan Negeri Belige.

Baca Juga: Murka Gegara Megawati Dituding Lengserkan Gus Dur, Orang PDIP Beri Peringatan Keras ke Jubir AHY

Hal itu karena mereka merasa dipecat dari kader tanpa melalui proses yang sah. Keempat orang itu juga menuntut ganti rugi Rp 40 miliar secara tunai.

"Sebenarnya undang-undang partai politik itu sudah memberikan mekanisme atau memperkenalkan yang namanya mahkamah politik untuk menyelesaikan konflik internal partai poitik antara lain tentang pemberhentian keaggotaan dari partai politik," jelas Refly Harun.

"Bahkan dikatakan putusannya final kalau tidak salah, tapi finalnya di situ bukan berarti tidak bisa ditempuh upaya menggunggat ke pengadilan," sambungnya.

Refly Harun pun kemudian mempertanyakan, apakah menggugat ke pengadilan itu sesudah ke mahkamah partai politik atau itu trek yang bisa berjalan bersama atau bahkan memilih ke pengadilan saja.

"Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa memang banyak kelemahan dalam menunjuk mahkamah partai politik yang netral dan independen," bebernya.

Refly Harun menilai, bahwa rata-rata konflik seperti ini dengan petinggi partai.

"Padahal yang menunjuk mahakamah partai poltiik adalah pengurus pusatnya, ketua, dan sekjennya, terutama ketua umumnya," ungkap Refly Harun.

"Saya sulit membayangkan mahkamah partai mau mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh Megawati Soekranoputri," lanjutnya.

Baca Juga: Hubungan PDIP-Demokrat Jadi Taruhan Gegara Megawati Diusik, AHY Didesak Sanksi Tegas Anak Buahnya

Menurut Refly Harun, padahal, ide mahkamah partai itu sebenarnya bagus sekali.

Jadi, penyelesaian ke pengadilan eksternal tidak bertambah cerdas dan waras, tapi hanya main otak atik kasus.

"Menurut saya, justru tidak baik bagi demokratisasi. Jadi harusnya yang seperti itu bisa diselesaikan secara internal. Syaratnya memang mahkamah partai harus independen," pungkas Refly Harun.