Ini Kata Jokowi yang Berani Menyentil Keras Jenderal Kudeta Myanmar di KTT ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan menyayangkan tindakan Myanmar yang tidak menghargai niat baik perserikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu menyelesaikan krisis politik negara itu.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-39 ASEAN yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Tok! Myanmar Resmi Dilarang Hadir dalam KTT ASEAN 2021

Pernyataan itu diutarakan Jokowi setelah mayoritas negara ASEAN, termasuk Indonesia, menganggap junta militer Myanmar tak serius memenuhi lima poin konsensus yang disepakati asosiasi itu dalam KTT April lalu.

ASEAN pun akhirnya memutuskan tak mengundang perwakilan junta militer Myanmar dalam KTT yang digelar, Rabu (26/10).

"Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10/2021).

"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional," sambungnya.

ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, memutuskan untuk tak mengundang Min Aung Hlaing karena sebagian anggota menentang kehadirannya.

Para anggota itu menganggap Min Aung Hlaing tak layak diundang karena tidak menunjukkan komitmen menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta.

Poin konsensus itu mencakup kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, dan ASEAN akan memfasilitasi mediasi.

Selain itu, konsensus itu juga menyebut ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center.

Di samping itu, ASEAN juga bakal mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar.

Namun, menurut mayoritas anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Myanmar tak menunjukkan progres pemenuhan kelima poin konsensus itu.

Junta Myanmar dilaporkan enggan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan Yusof sendiri adalah Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam yang ditunjuk sebagai utusan ASEAN pada Agustus lalu untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.

Erywan Yusof dikabarkan hanya diizinkan bertemu dengan mantan Wakil Presiden Henry Van Thio dan mantan Ketua Majelis Rendah T. Khun Myat, kata sumber Irrawaddy di Myanmar.

Walaupun demikian, ASEAN tetap memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk menunjuk wakil non-politik untuk menghadiri KTT ASEAN hari ini.

Informasi itu ditegaskan oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam press briefingnya pada Selasa (26/10/2021).

"Myanmar telah diundang pada level non-politik. Namun, sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik. Screen untuk Myanmar tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN," ujar Retno Marsudi.