Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, memberikan respons mengenai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin PDI Perjuangan menang terus dalam pemilu. Menurut Kamhar, hal itu adalah wajar dan setiap partai, pasti memiliki keinginan yang sama.
Namun dia mengingatkan agar dalam memperoleh kemenangan semestinya dapat dilakukan dengan cara yang sportif. Jangan sampai melakukan segala cara untuk dapat meraih kemenangan.
Baca Juga: Hasto Pede Banget PDIP Bisa Sukses di Pemilu 2024: PDIP Makin Kuat dan Solid
"Semua partai memiliki harapan dan mimpi yang sama. Namun tentunya, untuk memenangkan hati, pikiran dan pilihan rakyat tak boleh menghalalkan segala cara. Haruslah dengan cara-cara yang terhormat, legal dan demokratis. Bukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, intimidasi dan manipulasi," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu 30 Oktober 2021.
Setiap Ketum Parpol dan elit politik, mesti menjunjung tinggi komitmen dan kesadaran ini. Dia juga meminta peran publik untuk terus mengawasi agar jangan sampai cara ilegal dilakukan untuk memperoleh kemenangan.
Jangan sampai kelompok yang sedang berkuasa, menyalahgunakan kekuasaannya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini perlu diawasi secara ketat.
"Publik dan elemen civil society pun diharapkan semakin kritis agar tercipta kontrol publik atas kekuasaan sehingga mengeliminir segala potensi digunakannya kekuasaan menjadi alat hegemoni untuk pelanggengan kekuasaan partai politik tertentu," ujarnya.
Kamhar berharap apa yang disampaikan oleh Megawati itu hanya sekadar pernyataan normatif. "Kami berharap itu menjadi pernyataan normatif, bukan instruksi kepada petugas partai yang sedang memegang kekuasaan agar memastikan kemenangan partai secara terus-menerus," ujarnya.
Seperti diketahui, PDIP sudah meraih dua kali kemenangan pada dua pemilu sebelumnya. Karena itu, Megawati menyebut tak ada aturan yang melarang PDIP menang lagi.
“Demikian saya selalu mengatakan apakah ada aturan kita (PDIP) tidak boleh menang (pemilu) terus, enggak ada yang menghalangi, karena yang harus ditarik itu adalah presidennya (Jokowi) hanya boleh 2 kali, tapi kalau partainya mau memang terus ndak ada aturan ndak boleh,” ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami