Sumur Resapan Gak Ada Gunanya, Pras PDIP Minta KPK dan Polisi Turun Gelanggang

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara soal polemik proyek sumur resapan. Menurut dia drainase vertikal itu bermanfaat untuk penanganan banjir di Ibu Kota.

Karena dianggap tak ada gunanya, Prasetio sudah mencoret anggaran untuk proyek sumur resapan tahun depan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2022. Ia pun meminta petugas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

"Nanti saya lihat itu. Nanti akan jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) buat apa ada sumur resapan. Itu sudah saya nolkan, silakan aparat hukum, BPK, kepolisian, kejakasaan, saya lihat hasilnya," kata Prasetio usai konferensi pers, Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, solusi penanganan banjir di Ibu Kota adalah dengan melakukan normalisasi sungai atau kali. Pengerjaannya adalah dengan memasangi sungai dengan beton agar air bisa langsung dialirkan ke laut.

"Karena bukan apa-apa, itu enggak ada gunanya, yang benar itu normalisasi, teruskan normalisasi," ujarnya.

Anggapan tidak berguna itu, lanjut Prasetio, didapatkan setelah memeriksa langsung sumur resapan. Air tidak bisa diserap oleh tanah dan akhirnya malah harus dikeruk oleh petugas dari dalam sumur.

"Kalau semua alur diperbaiki, dinormalisasi, kan tinggal mana sih masalahnya. Ini kan enggak. Mencari-cari hal-hal yang enggak mungkin kayak sumur resapan," pungkasnya.