Omicron Meluas, Sandiaga Minta Tak Beriwisata ke Luar Negeri

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian dan berwisata ke luar negeri jika tidak ada keperluan mendesak. Imbauan tersebut disampaikan untuk merespon penyebaran Covid-19 varian Omicron di dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia relatif aman meskipun sejumlah kasus omicron ditemukan di tanah air.

Meski aman terkendali, Sandiaga memperingatkan masyarakat agar membatalkan perjalanan ke luar negeri mengingat kasus omicron di sejumlah negara sangat tinggi, termasuk di Inggris yang mencapai 37 ribu kasus per hari.

“Jika tidak ada keperluan mendesak dan super penting maka rekomendasinya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk yang ingin melakukan kegiatan wisata maupun kegiatan ekonomi kreatif tentunya disarankan untuk di Indonesia saja. Dan kami melihat mulai adanya kesadaran para pelaku parekraf untuk menerapkan protokol kesehatan dan itu saya pantau sendiri di Bali dan beberapa destinasi wisata,” kata Sandi di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan dengan berwisata di dalam negeri akan berdampak positif terhadap kebangkitan ekonomi dalam negeri dengan terbukanya lapangan kerja.

Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi adanya Omicron, pemerintah tetap memberlakukan karantina selama 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Karena saat ini sudah terpantau sebanyak 4 ribu pelaku perjalanan luar negeri (baik yang keluar maupun masuk). 

“Pemerintah sekarang sedang mempertimbangkan untuk menaikan jumlah karantina terpusat selama 14 hari. Kita terus evaluasi per minggu tapi ada indikasi kuat pemerintah akan mempertimbangkan untuk menerapkan karantina 14 hari. Terutama untuk yang masuk dari luar negeri. Karena dari seluruh kasus Covid-19 yang hadir di Indonesia datangnya dari Luar negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar tidak terlambat menyikapi kemunculan Omicron di tanah air. Karena sudah 95 negara dan 11 negara yang dilarang ditambah 4 negara lagi yaitu Inggris, Denmark, Norwegia, Hongkong (dikeluarkan).