Sinergitas Perpusnas, ANRI, dan JKPI untuk Pengembangan Kota Pusaka

Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) bersinergi dalam pengembangan bahan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno bagi kota-kota pusaka di Indonesia.

Sinergitas tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama yang dilakukan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, Kepala ANRI, Imam Gunarto, dan Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Sugiarto, secara virtual, pada Rabu (9/2/2022).

Baca Juga: Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional

Kepala Perpusnas menyambut baik kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalin kerja sama dengan JKPI demi menciptakan sejarah baru. “Ini adalah momentum untuk kita menciptakan program dan kegiatan baru guna kembali mengangkat nama besar bangsa Indonesia,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan sejarah memiliki makna sangat penting sebagai cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan baru. Dia mengajak JKPI untuk menjalankan program yang berkaitan dengan RPJMN 2020—2024 dalam peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, dan pembangunan pariwisata.

“Saya berharap JKPI mampu melahirkan sebuah buku yang bisa didigitalkan dan dimasukkan ke dalam berbagai media untuk memperkenalkan kembali dan memulihkan eksistensi Indonesia dari masa kejayaannya,” ucapnya.

JKPI merupakan organisasi para wali kota dan bupati yang memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayahnya sebagai Kota Pusaka, Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Cerdas, dan lain sebagainya. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang optimal dengan bidang kearsipan dan perpustakaan.

Kepala ANRI mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan Kota Pusaka. Hal ini mengingat bahwa Perpusnas dan ANRI adalah Pusat Memori Kolektif Bangsa dan Markas Pendokumentasian Memori Kolektif Dunia.

“ANRI siap membantu dalam mengembangkan Kota Pusaka yang dicanangkan. Karena upaya pengembangan kota-kota pusaka Indonesia ini tidak bisa lepas dari akar arsip dan pustaka sebagai Memori Kolektif Bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Presidium JKPI yang juga Walikota Bogor, menuturkan penandatanganan kesepahaman bersama merupakan penegasan tugas JKPI yang tidak hanya menjaga peninggalan sejarah secara fisik. JKPI juga harus memahami nilai yang terkandung dalam setiap peninggalan sejarah dengan menguatkan pendokumentasian warisan negara tersebut.

“Sejarah bukan hanya untuk turis, peninggalan pusaka bukan hanya soal destinasi, tapi ini adalah nilai yg dilestarikan dari masa ke masa. Jadi ini adalah tentang nilai, tradisi, prinsip, dan filosofi, bukan hanya sekadar fisik,” pungkasnya.