Soal Usul Penundaan Pemilu, Anak Buah Mas AHY Terheran-heran Penjelasan Jokowi, Lalu Sebut Khilafah

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, menyoroti sikap Presiden Joko Widodo terkait usulan penundaan Pemilu 2024. Jokowi mengatakan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi.

"Mengherankan penjelasan yang disampaikan presiden, usul tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden disebut bagian dari demokrasi, padahal jelas-jelas menabrak konstitusi," tulis Syahrial dalam akun Twitternya @syahrial_nst dikutip Minggu (6/3/2022).

Baca Juga: Ternyata Oh Ternyata Pak Jokowi Berambisi Ubah Konstitusi dan Tambah Masa Jabatan

Syahrial kemudian mempertanyakan bagaimana kasus tadi terjadi pada isu lain. Misalnya adanya usulan kalau sistem pemerintahan diganti dengan khilafah, federal atau komunis.

"Bagaimana dengan orang yang usul supaya sistem pemerintahan diganti khilafah, federal, atau komunis?," ucapnya.

Tak sampai di situ, Syahrial mempertanyakan jika konstitusi disesuaikan dengan hal hal tersebut, apakah akan tetap bisa dilakukan pelaksanaannya.

"Kalau dikonstitusional boleh?," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia menyatakan dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun Jokowi juga menyampaikan wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).