Luhut Sebut Punya Big Data Keinginan Pemilu Ditunda, Pakar: Saya Tertawa Sambil Marah

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan bahwa masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi terkait dengan adanya klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.

Bivitri mengaku tergelitik ketika mendengar Luhut menyampaikan adanya big data soal 110 warga atau netizen ingin Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga: Gaduh Usulan Penundaan Pemilu 2024, Masinton PDIP Curiga Ada Sosok Ini Dibaliknya

"Yang paling saya tertawa sambil marah dengar 110 juta orang itu klaimnya. Saya ketawa karena kok kita semua dianggap bodoh atau gimana ya?," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman', Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, lembaga yang memang fokus terhadap persoalan internet yakni Drone Emprit sudah menyebut klaim 110 juta Luhut tersebut tidak mungkin terjadi.

"Karena percakapan di twitter saja 10-ribu sekian yang hanya di mention. Facebook pengguna kita sekitar 7 ribuan. Jadi kita disesatkan oleh data itu yang disampaikan di sebuah channel youtube yang saya yakin tidak volunterism seperti kita tapi ada biayanya. Dan dengan itu kita sudah ditunjukkan logical fallacy, seakan-akan karena yang mengatakan seoramg menko maka itu bisa dianggap benar, itu kan logical fallacy," tuturnya

Lebih lanjut, Bivtri mengatakan tidak bisa atas nama mayoritas kemudian melanggar semua aturan yang ada. Apalagi yang dilanggar merupakan aturan konstitusi.

"Kalau atas nama angka ratusan juta ada yang bilang semua orang yang tidak pakai masker bisa dipenjara, kan melanggar HAM. Masa kita mau lakukan atas nama mayoritas?," tuturnya.

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Mencuat, AHY Tegas! Ia Peringatkan Jangan Main-Main dengan...

Untuk itu, Bivitri menyebut klaim big data tersebut masih bisa diperdebatkan. Ia mengajak masyarakat agar tidak dibodoh-bodohi dengan klaim-klaim semacam tersebut.

"Jadi tidak selamanya klaim mayoritas, apalagi mayoritasnya netizen dan klaimnya bisa diperdebatkan itu bisa digunakan utk menginjak-nginjak konstitusi. Karena itu kita harus bergerak bersama-sama supaya jangan dibodoh-bodohi terus. Ngapain 2045 kita bicara industry blabla tapi kalau kita adik-adik kita dibodoh-bodohi dengan cara ini, apa yang mau dicapai 2045?," tandasnya.