Pimpin DEWG di Lombok, Menkominfo Tekankan Pentingnya Keamanan Digital dan Ajak Atasi Kesenjangan

Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital di semua negara, terutama negara anggota G20. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengingatkan arti penting keamanan digital dan kemampuan mengatasi kesenjangan digital yang mungkin terjadi. 

"Meski pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital, kekhawatiran tentang keamanan digital, akses internet yang bermakna, serta pengoptimalan data internet tetap relevan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya untuk melanjutkan diskusi tentang topik ini sebagai sarana untuk memandu pemulihan global yang lebih kuat melalui pemanfaatan teknologi digital," jelasnya dalam Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/03/2022). 

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Indonesia, Menteri Johnny Terus Dorong Transformasi Digital yang Inklusif

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat lebih dari 75 persen pemimpin global di sektor publik dan swasta menganggap kemampuan digital organisasi secara signifikan membantu pengembangan ketahanan organisasi. 

"Berdasarkan laporan Deloitte pada 2021, ini termasuk kemampuan untuk pulih lebih cepat dari guncangan mendadak seperti pandemi Covid-19," ungkapnya. 

Baca Juga: Johnny Plate Ungkap Ada 5.727 Konten Hoaks Terkait Covid-19, Terbanyak Ada di Facebook

Mengutip laporan UNCTAD tahun 2021, Menteri Johnny mengajak seluruh delegasi dalam Forum DEWG G20 mempertimbangkan meningkatnya kesenjangan dalam kesiapan digital.  

"Seperti kurangnya akses ke jaringan mobile broadband yang masih terjadi pada 23 persen populasi di Least Developing Countries (LDCs)," ujarnya. 

Secara khusus, Menkominfo menekankan potensi kesenjangan yang relevan harus diatasi terkait dengan masalah konektivitas dan pemulihan pasca-COVID-19, keterampilan digital dan literasi digital serta Aliran Data Bebas dengan Kepercayaan (DFFT) dan Aliran Data Lintas Batas (CBDF). 

"Dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan konektivitas digital, keterampilan digital dan literasi digital memainkan peran mendasar. Khususnya dalam mempersiapkan masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital secara produktif secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," ungkapnya. 

Baca Juga: Dorong Tata Kelola Data Global, Menkominfo: GMV Sektor Ekonomi Tumbuh Capai USD315,5 Miliar di 2030

Berdasarkan data dari IDC tahun 2021, diperkirakan pembuatan dan replikasi data global akan menikmati pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 23 persen pada perkiraan 2020-2025. Sedangkan pada tahun 2025, 80 persen data global diperkirakan akan diambil dan dimiliki oleh sektor swasta. Selain itu, 49 persen dari data global ini juga diperkirakan dihasilkan dan dioperasionalkan dalam lingkungan cloud publik.  

"Dengan hampir 30 persen di antaranya akan bersifat real-time. Ini menurut laporan World Economic Forum di tahun 2021 yang lalu. Bahkan data WEF 2020 menyebutkan dalam konektivitas global yang meningkat, diperkirakan 70 persen penciptaan nilai baru dalam perekonomian juga akan didasarkan pada model bisnis yang diaktifkan secara digital pada tahun 2030," jelas Menteri Johnny.

Baca Juga: Menkominfo Ajak Kolaborasi Wujudkan Transformasi Digital Inklusif, Memberdayakan, dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan data untuk pembangunan dan menuntut penerapan tata kelola data. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi Forum DEWG G20 yang telah mengambil pendekatan yang berani untuk memfasilitasi diskusi tentang tata kelola data global. 

"Berdasarkan usulan Indonesia pada prinsip-prinsip CBDF yaitu lawfulness, fairness, transparansi dan resiprositas, kami menyambut baik musyawarah DEWG untuk mewujudkan tata kelola DFFT dan CBDF yang lebih inklusif di tingkat multilateral," tandasnya.