Telak! BLT Minyak Goreng Tak Bereskan Masalah, Pengamat: Cerminan Kegagalan Pemerintahan Jokowi

Direktur center of economics and law studies (Celios) Bhima Yudhistira blak-blakan merespons kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 300 ribu.

Rencananya, penerima BLT akan mendapatkan Rp 300 ribu untuk tiga bulan yang dibayarkan sekaligus.

Baca Juga: Tolak BLT Migor Era SBY sebab Buat Mental Rakyat Jadi Minta-Minta, Megawati Kok Diam Era Jokowi?

Bantuan itu akan diberikan untuk 20,5 juta keluarga, termasuk dalam daftar penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan, serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.

Menyoroti hal itu, Bhima Yudhistira menilai, kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan Pemerintah Jokowi mengatasi minyak goreng.

"Ini kegagalan dan kesalahan pemerintah. Ini seakan jadi normalisasi," jelas Bhima Yudhistira kepada GenPI.co, Senin (4/4).

Bhima Yudhistira menjelaskan itu seperti mekanisme pasar yang nantinya harga minyak akan menetap.

"Seakan pemerintah tidak ingin mengatur harga minyak goreng," kata Bhima Yudhistira.

Namun, ekonom itu menilai, BLT adalah sesuatu yang dianggap baik. Di sisi lain berisiko makin sulit dikontrol atau turun.

"Problem utamanya, kan, soal tata kelola yang didominasi dari perusahaan minyak goreng untuk mengatur harga, lalu maraknya penimbun," jelasnya.

Baca Juga: Apresiasi BLT Minyak Goreng, Puan Maharani Beri Catatan Ini ke Pemerintah

Oleh sebab itu, Bhima Yudhistira menegaskan permasalah itu tidak bisa diselesaikan dengan BLT.