Kementerian ESDM: Menuju Indonesia Net Zero Emission, Pemerintah Percepat Pensiun Dini PLTU di 2056

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan menuju ekonomi rendah karbon dan Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon Kementerian ESDM akan mempercepat pensiun dini PLTU. Dadan mengungkapkan PLTU di Indonesia akan terakhir beroperasi pada tahun 2056.

"Mulai tahun 2026 tidak akan ada lagi  penambahan PLTU. Karena PLTU terakhir  beroperasi pada tahun 2056. Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon," ucap Dadan dalam sambutannya secara virtual di G20 Event Series: Ensuring People-Centred Transitions For All, Rabu (6/4/2022). 

Baca Juga: Luncurkan Buku Center of Excellence Geologi Indonesia, ESDM: Jadi Pedoman Mitigasi Bencana Dini

Sehingga, lanjut Dadan PLTU akan digantikan oleh EBT. Dalam RUPTL ini, porsi pembangkit listrik berbasis EBT pada 2030 ditargetkan mencapai 20,9 GW setara dengan 51,6 persen dari total pembangkit listrik. 

"Setelah tahun 2030 pasokan listrik hanya akan datang dari energi baru dan terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dengan energi angin hidrogen dan nuklir juga akan digunakan pada sekitar 2031 dan 2049 mendatang,"jelas Dadan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejumlah PLTU siap dipensiunkan secara dini. Total kapasitas PLTU tersebut sebesar 5,5 gigawatt (GW). 

"Kebijakan kami tentang mekanisme transisi energi dari fosil fuel ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi. Saat ini ada 5,5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement (pensiun dini) ini," kata Jokowi dalam B20 Inception Meeting, Kamis (27/1/2022). 

Namun, Presiden Jokowi tidak menyebut secara detail PLTU mana saja yang akan dipensiunkan dini. Ia juga tak menjelaskan apakah PLTU itu milik PLN atau swasta. 

Untuk diketahui Kementerian ESDM saat ini sedang menyelenggarakan Energy Transitions Working Group (ETWG) Presidensi G20. Dalam ETWG, Kementerian ESDM mengangkat isu transisi energi. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan transisi energi merupakan strategi panjang dunia dalam menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mencapai Net Zero Emission (NZE), hingga meminimalisir perubahan iklim. 

Baca Juga: Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Sekjen KESDM Resmikan Pengembangan Rumah Sakit PPSDM Migas Cepu

Pemerintah berkomitmen memastikan terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 akan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan percepatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dampak percepatan EBT ini diharapkan juga mampu membantu mempercepat pencapaian target bauran EBT 23% di tahun 2025.