DPR Dukung Keputusan Pemerintah untuk Ringankan Beban Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartato menegaskan bahwa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertebal perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akibat pandemi covid-19 serta kondisi geopolitik yang masih panas di Eropa Timur.

"Arahan Bapak Presiden, perlindungan sosial perlu terus dipertebal," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) kemarin.

Baca Juga: PERMAHI Layangkan Somasi ke Jokowi, Ada 13 Poin, Ini Isinya

Terkaititu, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut.

"Untuk program jangka pendek jelas sangat membantu. Mengingat beberapa tahun belakangan menyoal perekonomian terdampak covid-19, ditambah lagi harga kebutuhan pokok/pangan banyak yang naik," paparnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga: Airlangga: Esensi Penanganan Pandemi Covid-19 Manusia Itu Sendiri

Menurut dia, lima program yang diluncurkan pemerintah dalam strategi ini diharapkan memangkas beban rakyat sekaligus inflasi. Tapi pemerintah patut mencari strategi jangka panjang yang berkesinambungan.

"Tetapi apa yang kita harapkan untuk jangka panjang adalah program kesejahteraan ekonomi masyarakat yang benar-benar mengurangi angka kemiskinan," terangnya.

Politisi NasDem asal Kotabumi, Lampung itu menyatakan kemandirian ekonomi rakyat harus dibangun pemerintah. Sejumlah langkahnya menjadi pekerjaan rumah negara dan dituntut segera diselesaikan. 

"Itulah yang benar-benar harus kita lakukan bersama dengan program terpadu sehingga tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi," pungkasnya. 

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan setidaknya ada lima jenis perlindungan sosial yang sudah disiapkan pemerintah. Kelima jenis ini bahkan akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Pertama, kartu sembako yang ditujukan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ditambah dua juta keluarga dari program keluarga harapan (PKH). Stimulus itu nantinya dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

"Kartu sembako nanti ditambahkan bantuan minyak goreng yang besarannya Rp300 ribu untuk tiga bulan atau Rp100 ribu per bulan. BLT minyak goreng ini diberikan dalam tiga bulan dan diharapkan saat ramadan sudah bisa diberikan," kata Airlangga.

Selanjutnya, pemerintah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan tersebut, yakni Rp1 juta per penerima yang ditujukan bagi 8,8 juta pekerja.

"Ada juga usulan bantuan usaha mikro yang besarannya Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini akan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terakhir, ada program BLT dana desa yang juga akan terus dilanjutkan," pungkasnya.