Lingkar Kekuasaan Jokowi Mulai 'Gontok-gontokan' Rebutan Kursi Presiden

Kemesraan parpol koalisi pendukung pemerintah mulai terusik menjelang 2 tahun pelaksanaan Pemilu 2024. Pemicunya adalah sepak terjang sejumlah menteri yang punya ambisi untuk nyapres. Meskipun sesama teman koalisi, kini mulai terang-terangan saling menjatuhkan. 

Tidak majunya Presiden Jokowi di Pilpres 2024, berpengaruh pada ambisi politik para menterinya. Meskipun belum ada yang resmi deklarasi, tapi sejumlah menteri sudah menunjukkan gelagatnya untuk bertarung memperebutkan kursi RI 1 maupun RI 2. 

Presiden Jokowi juga sudah mencium gelagat politik dari para pembantunya itu. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5), Jokowi bahkan sempat menyinggungnya. Meskipun tidak melarang, Jokowi mengingatkan agar para menteri fokus bekerja. 

Arahan Jokowi itu kemudian dipertegas oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodharwani. Kata dia, tugas menteri adalah membantu presiden. Bukan mengurusi kepentingan politik pribadinya.

Baca Juga: Anies Baswedan Mohon Buka Kuping Lebar-lebar, Eggi Sudjana Nggak Main-main Lagi Kali Ini, Simak!

Di internal parpol koalisi, arahan kepala negara itu ditanggapi beragam. PKB menangkap pesan dari Jokowi itu, agar menteri jangan sibuk urusan pribadi, tapi mengedepankan tugas negara. 

Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, tidak etis bila menteri yang masih menjabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemilu. "Etikanya mundur. Itu lebih gentle. Kecuali enggak peduli dengan etika,” kata Jazilul, saat dikonfirmasi, kemarin.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, menteri nggak boleh setengah-setengah bekerja. Apalagi saat ini, banyak persoalan besar yang sedang dihadapi Indonesia pasca dihajar pandemi lebih dari 2 tahun. Sementara, sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu terbilang mepet, yakni tak sampai 2 tahun. 

Menurutnya, selain memberikan arahan, Jokowi juga harus bertindak tegas pada sepak terjang menterinya. “Kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi, jangan dibiarkan," ujarnya. 

Daniel Johan, rekan separtai Jazilul juga punya pendapat yang sama. Ketua DPP PKB ini mengingatkan, menteri dilarang  memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, kata dia, menteri yang sibuk nyapres lebih baik mundur. 

"Ini isyarat kuat dari Istana. Saya harap semua menteri bercermin," kata Daniel. 

Kata dia, arahan Jokowi sudah jelas. Jadi kalau masih ada menteri yang sibuk bermanuver, lebih baik segera mundur dan tidak jadi beban. 

Apa tanggapan koalisi yang lain? Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tetap fokus bekerja membantu presiden. Ia mengklaim, Menhan tidak pernah  memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye.

Baca Juga: Pasangan Gay Nongol di Podcast Deddy Corbuzier, Refly Harun Tegas: Jangan Samakan Demokrasi Kita…

“Selama ini, kalau Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sebagai pembantu presiden fokus membantu kerja-kerja dari presiden dan tidak pernah melakukan kampanye,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Menurut Dasco, giat silaturahmi yang dilakukan Prabowo pada masa Hari Raya Idul Fitri ke sejumlah tokoh nasional merupakan hal wajar dan tak perlu diperdebatkan. “Saya pikir kalau kemudian konflik kepentingan dikaitkan dengan safari Ramadan, saya pikir terlalu naif ya,” cetus Dasco.

Setelah Lebaran kemarin, Prabowo memang menteri yang paling rajin dan gesit melakukan safari. Eks Danjen Kopassus itu mengunjungi sejumlah pesantren dan kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat. 

Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan bosnya, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian akan bekerja dengan fokus dalam pemulihan ekonomi nasional. Kata dia, Airlangga sangat mengetahui bagaimana  menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas kepartaian dalam upaya menaikkan elektabilitas partai dan capres.  

"Tugas-tugas menjalankan tahapan pemilu dapat kami jalankan melalui mekanisme internal partai yang telah diatur dalam sistem kepartaian," kata Ace, dilansir dari Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap wajar dinamika yang terjadi di internal koalisi. Kata dia, menjelang pemilu, memang suhu politik akan lebih panas dari biasanya. Apalagi, di Pilpres 2024 nanti, Jokowi tidak akan maju lagi. 

Menurutnya, manuver politik akan makin terasa dan terlihat. Menteri yang niat nyapres akan getol melakukan tebar pesona. Parpol juga akan kian lantang untuk menaikkan elektabilitas. "Jadi bisa saja, demi elektoral parpol koalisi sekalipun akan saling menjatuhkan," kata Ujang, kemarin. [BCG]