Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) saat ini tengah didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Baca Juga: 42 Tahun Perpusnas, Wujudkan Ekosistem Digital Nasional Melalui Transformasi Perpustakaan
"Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 96 desa, 168 kabupaten/kota dari 34 provinsi penerima manfaat termasuk provinsi Sumatera Utara, dan pelaksanaan Bimtek ini secara simultan bergantian mulai tanggal 28 April hingga 21 Mei 2022," katanya, Rabu (18/5/2022).
Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Bimtek bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi," ujarnya.
Dikatakannya, materi bimtek mencakup penguatan literasi untuk membangun masyarakat melalui transformasi perpustakaan, literasi digital, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, literasi data dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, Halen Purba yang didampingi Drs. Chandra Silalahi, M.Si Pustakawan Ahli Madya dari Dinas perpustakaan dan arsip Provinsi Sumatera Utara mengatakan selama ini Sumut mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
"Sebagai perbandingan bahwa dari 33 kabupaten kota di Sumut yang telah dan akan mendapat bantuan sebanyak 14 kabupaten/kota dan jumlah desa sebanyak 48 dari 5018 desa/kelurahan yang lebih banyak lagi.
Baca Juga: Singapura Cap UAS Sebarkan Ajaran Ekstrimis, Hilmi Firdausi: Dimana Radikalnya? Kecuali...
"Kegiatan ini sangat kami dukung sepenuhnya agar perpustakaan di Sumut dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan sampai dengan tingkat pemerintahan terendah," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Aldi Ginastiar