Kunjungi Belgia, Menteri PPPA Perkuat Kerja Sama Global dalam Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, akan menghadiri WeProtect Global Alliance Summit on Tracking Child Sexual Abuse Online 2022 di Brussels, Belgia pada 1-2 Juni 2022. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama global dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi online.

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak sehingga kerja sama global ini menjadi hal yang penting sebagai upaya menghapuskan berbagai modus kekerasan baru yang muncul akibat digitalisasi," ujar Menteri PPPA, di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca Juga: Tega! Ibu dan Nenek Tiri Aniaya Balita 5 Tahun di Gorontalo, Kemen-PPPA Geram Perbuatan Pelaku

Menurut Menteri PPPA, saat ini dunia makin luas dan tidak terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di ranah daring. "Bahkan, pelaku dan korban bisa berada pada wilayah negara yang berbeda," imbuhnya.

Bintang menerangkan, dalam acara tersebut, Indonesia akan menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah.

"Kami juga akan membagikan praktik baik dalam penyusunan regulasi yang komprehensif, salah satunya Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Kehadiran delegasi dari Kemen-PPPA pun akan memperkuat dan mengoptimalkan upaya perlindungan anak di ranah daring," tutur Menteri PPPA.

Pertemuan tingkat tinggi ini akan dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi dari seluruh dunia, baik pihak pemerintahan, industri, organisasi masyarakat, dan organisasi internasional, untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, dan mencari solusi bersama untuk memastikan perlindungan anak di ranah online.

"Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemen-PPPA dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels," pungkas Bintang.

Kunjungan Menteri PPPA ke Brussels ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pertemuan lintas pihak, baik dengan Pemerintah Belgia maupun perwakilan Uni Eropa, untuk mendiskusikan praktik baik dan mencari solusi permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tataran global maupun di Indonesia.