Pernikahan dengan Adiknya Jokowi Dianggap Punya Unsur Politik, Anwar Usman Nggak Terima: Demi Allah

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menpis anggapan pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati sebagai pernikahan politik.

Anggapan demikian salah satunya muncul karena sebelumnya kabar pernikahan Anwar dan Ida terungkap di tengah mencuatnya isu penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Apakah saya tahu bahwa almarhum istri saya akan meninggal, dan saya tidak kenal kok (dengan Idayati). Demi Allah, kenal Oktober 2021, nggak ada hubungan.

Misalnya ada yang menuding, ini perkawinan politik. Lah saya bukan partai politik, apa yang saya cari? Lah untuk apa? Pak Jokowi juga tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024. Sudah dua periode," kata Anwar Usman. 

Hal itu disampaikan Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Kupang yang disiarkan di channel YouTube MK, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: Manuver Jusuf Kalla Disebut Bisa "Kawinkan" Kadrun dan Cebong, Rocky Gerung: Politik Selalu Bisa...

Anwar menganggap rumor yang dialamatkan pada dirinya sebagai bagian dari risiko jabatan sebagai hakim.

Dia megatakan pengadilan adalah dunia yang penuh dengan fitnah dan caci maki.

"Dunia peradilan penuh dengan fitnah, penuh caci maki," imbuh Anwar Usman.

Dari itu semua Anwar menyebut hikmah kariernya merangkak dari nol hingga akhirnya bisa menjadi Ketua MK dan menikahi adik Jokowi. 

"Semakin banyak caci maki semakin banyak pahala untuk saya. Alhamdulillah dinaikkan derajatnya menjadi Ketua MK, malah dapat putri Solo terakhir," kata Anwar Usman disambut tepuk tangan peserta kuliah umum.

Anwar Usman menikahi Idayati pada Kamis 26 Mei 2022. Keduanya menikah dalam status duda dan janda.

Baca Juga: Bahas Capres, Rocky Gerung Singgung Jokowi: Bukan yang Melanjutkan, Tapi yang Melindungi Dia!

Banyak yang menganggap pernikahan Anwar dan Idayati bisa memicu konflik kepentingan karena banyak kepentingan Presiden yang diadili di MK.

Selain karena sebelumnya kabar pernikahan keduanya terungkap di tengah mencuatnya usulan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan periode presiden.[]