Hentikan Pembiayaan ke Sektor Energi Fosil, BRI Dapat Acungan Jempol

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memutuskan untuk menghentikan pembiayaan ke sekor energi fosil. Direktur Utama BRI, Sunarso dalam konferensi World Economic Forum, Davos, Swiss menyebutkan, portofolio kredit perseroan ke sektor energi fosil terutama batu bara yang saat ini hanya kurang dari 3% dari keseluruhan kredit BRI dipastikan tidak akan bertambah.

Inisiatif untuk membatasi pendanaan ke sektor pertambangan batu bara sebetulnya sudah diutarakan manajemen perseroan dalam laporan tahunan 2020. BRI disebut tidak akan lagi memberikan pembiayaan kredit pada usaha yang merusak lingkungan dan berkomitmen untuk menerapkan praktik keuangan berkelanjutan yang diintegrasikan dengan aspek ESG (Environment, Social, and Governance).

Keputusan BRI untuk menghentikan pembiayaan ke sektor energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi pun mendapat apresiasi kalangan pegiat lingkungan. Koordinator Asosiasi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting mengatakan keputusan dari Bank BRI tersebut membantu menekan laju perubahan iklim dan meminimalisasi potensi gagal panen sehingga akan menyelamatkan petani dari ancaman gagal membayar Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga: BRI Dorong Digitalisasi demi Pertumbuhan Berkelanjutan

“Sedangkan Bank BRI saat ini gencar menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Pada tahun 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tercatat menguasai 28,3 % pangsa pasar (market share) penyaluran kredit ke sektor pertanian dari seluruh industri perbankan nasional,” kata Pius dalam keterangannya Jumat (3/6/2022).

Menurut Pius, petani menjadi kelompok paling rentan terdampak perubahan iklim. Kejadian iklim ekstrem akan menyebabkan kegagalan panen dan tanam, yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi akibat banjir dan kekeringan, peningkatan suhu udara, dan intensitas serangan hama.

Ketika petani mengalami gagal panen, mereka mengalami kerugian yang besar dan mengganggu kondisi keuangan mereka dan berpotensi tidak dapat melunaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank BRI.

Padahal sejatinya, KUR bertujuan untuk memperkuat modal kerja para petani dan membat sejahtera kehidupan petani.

Sementara itu Peneliti dari Trend Asia, Andri Prasetiyo juga mengutarakan hal senada.

Kata dia, komitmen Bank BRI yang disampaikan oleh Dirut untuk menghentikan pendanaan atas batubara dan minyak adalah langkah yang sudah tepat dan sudah seharusnya dilakukan.

Langkah ini selanjutnya tidak boleh berhenti hanya dalam bentuk pernyataan verbal dalam forum internasional, namun harus segera dituangkan secara tertulis dalam dokumen dan kerangka acuan pembiayaan perseroan ke depannya.

Bila tidak segera mengikuti langkah ini maka bank-bank yang masih memilih mendanai energi kotor akan mendapati reputasi buruk akibat sentimen negatif dari nasabah dan publik sebab dianggap tidak sensitif dengan persoalan lingkungan.

Langkah yang dilakukan Bank BRI ke depan kata Andri tidak hanya akan membawa dampak positif bagi lingkungan, sebab secara bisnis bagi perusahaan, dengan segera berhenti mendanai sumber batubara, maka peluang untuk mengembangkan pendanaan bisnis hijau akan semakin terbuka luas dan perusahaan juga akan terhindar dari risiko stranded asset.

“BRI tercatat mengambil bagian dalam kredit sindikasi untuk Mega Proyek PLTU Jawa 9-10 yang menelan biaya hingga 40 triliun rupiah dengan kapasitas 2.000 MW. PLTU Jawa 9-10 saat ini sedang masuk tahap pembangunan awal, bila BRI serius terhadap komitmennya, BRI juga dapat mengawalinya dengan menarik keterlibatannya dari proyek ini,” ujar Andri.

Baca Juga: Perkuat Lini Bisnis, BRI Optimalkan Peran Penyuluh Digital

Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, Fanny Tri Jambore mengatakan, pendanaan pada industri ekstraktif termasuk batubara dan minyak bumi selama ini menyebabkan meluasnya kerusakan sehingga membuat merosotnya kualitas lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan komunitas lokal, dan memicu krisis iklim.

Fanny mengungkapkan, lebih dari separuh luas daratan negara ini telah diambil alih oleh sektor industri ekstraktif.

Setidaknya izin sektor pertambangan terus merangsek hingga menguasai setidaknya 97,7 juta hektar luas kawasan di Indonesia. 

“Pemusatan keuntungan pada segelintir tangan melalui industri energi fosil ini bertolak belakang pada upaya untuk mengatasi laju krisis iklim,” tegas Fanny.