Dukung Kampanye 75 Hari, Tito: Kalau Lama Malah Makin Rawan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah mendukung durasi masa kampanye selama 75 hari. Durasi masa kampanye itu sebelumnya sudah disepakati DPR dan KPU dalam rapat konsultasi.

Tito menyampaikan kalau dukungan dari pemerintah tersebut atas pertimbangan efisiensi, antisipasi Covid-19 hingga meminimalisir potensi keterbelahan atau konflik di masyarakat.

"Pada prinsipnya kalau dari KPU dan Bawaslu terutama juga menyanggupi 75 hari maka posisi pemerintah akan sangat mendukung karena lebih cepat lebih baik," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Selasa (7/6/2022).

Tito juga menyebut kalau pelaksanaan kampanye yang lebih singkat juga berdampak terhadap anggaran yang bisa lebih dihemat.

"Karena waktu akan membuat anggaran atau biaya lebih efisien, kemudian kedua juga sekali lagi, potensi keterbelahan, konflik di masyarakat juga akan menjadi lebih rendah. Makin panjang akan makin rawan," tuturnya.

Kendati begitu, Tito menyerahkan kembali kepada KPU dan Bawaslu. Apakah nantinya mereka memang menyanggupi untuk menyelesaikan tahapan Pemilu yang juga ada di tengah-tengah waktu pelaksanaan kampanye.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan agar baik KPU maupun Bawaslu dapat mengkoordinasikan dan menyesuaikan kembali tahapan di sepanjang durasi masa kampanye 75 hari.

"Ini karena akan ada proses di tengah-tengah 75 hari itu. Ada sengketa yang melibatkan Bawaslu, yang melibatkan jajaran PTUN maka komunikasi dengan Bawaslu dan jajaran pengadilan untuk mempersingkat waktu dalam tenggat waktu 75 hari itu, saya kira sangat diperlukan," kata Tito.

"Kemudian juga ada kegiatan pengadaan logistik dan distribusi logistik," tandasnya.