Wamenkeu: Rencana Kerja Kemenkeu Berbasis Visi Presiden dan Wakil Presiden

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa framework penyusunan rencana kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah berbasiskan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, dan Berlandaskan Gotong Royong.

Kemudian, Kemenkeu menguraikan itu ke dalam Visi Kemenkeu, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kemenkeu Telah Capai Efisiensi Belanja Birokrasi Sebesar Rp612,45 Miliar

"Ada lima program Rencana Kerja [tahun 2023], yaitu kebijakan fiskal, kebijakan penerimaan negara, belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, serta dukungan manajemen," terang Wamenkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/6/2022).

Kelima program itu di antaranya yang pertama, yaitu program kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia melalui konsolidasi fiskal yang responsif dan antisipatif. Kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara tahun 2023, yang di dalamnya terdapat penguatan sistem administrasi, perluasan basis penerimaan negara, pengawasan kepatuhan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan.

"Program yang ketiga, program pengelolaan belanja negara yang isu strategisnya adalah spending better untuk peningkatan kualitas belanja negara, efektivitas bansos, reformasi subsidi, juga sekaligus memperbaiki local taxing power," lanjut Wamenkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Walau Resiko Penularan Covid-19 Tinggi, Kemenkeu Kelola dan Jaga Keuangan dengan Baik

Keempat, Wamenkeu menyebut program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan resiko. Program ini berupaya mewujudkan pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; pengelolaan kekayaan negara dan penilaian yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; serta pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali, guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi melalui digitalisasi pembayaran APBN, optimalisasi kas dan aset negara, pembiayaan yang inovatif, serta pendalaman pasar SBN.

Terakhir, adalah program dukungan manajemen. Program ini di antaranya memuat tentang desain penataan organisasi, peningkatan kualitas pengelolaan SDM, mendorong gaya kerja baru, budaya kerja kolaboratif, shared service Kemenkeu, optimalisasi pengelolaan dana, beragam kegiatan pengawasan dan penguatan integritas, serta peningkatan layanan digitalisasi.