Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet, Analisis Pakar Tajam: Lebih Kental Nuansa Politiknya!

Setelah cukup lama hanya sekadar wacana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan reshuffle terhadap beberapa posisi di kabinetnya.

Sebagaimana prediksi banyak pihak, posisi Menteri Perdagangan (Mendag) yang diisi oleh Muhammad Lutfi akhirnya harus diserahkan ke sosok yang Jokowi tujuk yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto juga ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejumlah posisi wakil menteri pun juga Jokowi hadirkan.

Mengenai reshuffle Kabinet Jokowi kali ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat MPP ikut bersuara.

Baca Juga: Kasihan Juga Pembenci Anies Baswedan, Formula E Jakarta Sukses, Jokowi: Kalau Bisa Setiap Minggu Ada

Menurut Achmad, reshuffle kali ini sangat dominan nuansa politiknya daripada kepentingan penyelesaian masalah bangsa.

“Dari komposisi yang ada nampaknya jabatan-jabatan yang direshuffle lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang tengah terjadi hari ini,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Rabu (15/6/22).

Achmad menyoroti beberapa masalah yang ada saat ini seperti belum selesainya krisis minyak goreng, penyebaran wabah PMK yang menghantui para peternak, dll.

Penyelesaian masalah bangsa, lanjut Achmad, harus Jokowi utamakan daripada kepentingan politik terlebih untuk menyelesaikannya di sisa masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Kasihan Juga Pembenci Anies Baswedan, Anak Buah Surya Paloh: Semakin Dihujat, Semakin Moncer!

“Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek Profesional daripada aspek politik. Dan tentunya keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang pemilu 2024 karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024,” jelas Achmad.