Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Hasil Survei: Mayoritas Warga Menolak Orang Berlatar Belakang PKI dan ISIS Menjadi Tetangga, Guru Sekolah Negeri, dan Pejabat Publik

        Hasil Survei: Mayoritas Warga Menolak Orang Berlatar Belakang PKI dan ISIS Menjadi Tetangga, Guru Sekolah Negeri, dan Pejabat Publik Kredit Foto: Pexels/Andrea Piacquadio
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Lembaga survei Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) melakukan survei tekait tingkat intoleransi pada komunis, ISIS, LGBT, Ateis, dan Yahudi.

        Dalam survei kali ini, SMRC menetapkan 3 indikator utama yakni kesediaan bertetangga, pekerjaan, dan menjadi pejabat publik.

        Dalam hal hal ranah sosial terkait kehidupan bertetangga, orang dengan latar belakang PKI ditemukan angka ketidakbersediaan sebesar 77 persen. Sedangkan untuk ISIS sebesar 72 persen

        Dalam hal pekerjaan yang difokuskan pada guru sekolah negeri, angka keberatan pada PKI mencapai 81 Persen. Untuk ISIS sebesar 77 persen

        Warga beralatar belakang PKI dan ISIS pun mendapat angka keberatan cukup tinggi dalam hal menjadi pejabat publik masing-masing 83 persen (PKI) dan 78 persen (ISIS).

        Baca Juga: Aziz Yanuar Blak-blakan Soal Kriteria Pemimpin Negara: Tidak Kompromi pada PKI dan Komunis

        Terkait tingginya penolakan warga dengan latar belakang dua kelompok ini, pendiri SMRC, Saiful Mujani beri penjelasan.

        Untuk PKI, menurut saiful ada andil kampanye negara yang anti terhadap komunisme.

        “Survei ini menunjukkan bahwa warga paling banyak menyebut PKI atau komunis sebagai yang paling tidak ditoleransi. Penyebabnya, menurut dia, kemungkinan besar adalah hasil dari kampanye negara yang anti terhadap komunisme,” ujar Saiful sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Jumat (24/6/22).

        Terkait ISIS, menurut Saiful, adalah fenomena yang baru muncul. Ini adalah kelompok paling kanan.

        “Sementara PKI adalah kelompok paling kiri. Dalam studi ini dimasukkan kelompok yang paling kiri (komunis) dan ekstrim kanan (ISIS). Dan kedua-duanya kurang diterima oleh masyarakat,” lanjut Saiful.

        Saiful pun menegaskan bahwa dalam sisi toleransi, siapapun baik dari kelompok kiri ataupun kanan harus mendapat haknya sebagai warga negara.

        “Dalam toleransi, mau kiri atau kanan, mereka tidak boleh kehilangan hak-haknya sebagai warga negara,” jelas doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat itu.

        Baca Juga: Harapan Honorer K2 saat Anies Baswedan Usaha Melobi Pak Jokowi: Saya Berdoa Semoga Pak Anies...

        Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

        Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1220 responden.Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1060 atau 87%. Sebanyak 1060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,07% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: