Pemprov DKI Jakarta Masih Kerja Sama dengan ACT? Wakilnya Mas Anies Baswedan Tegas: Dana Umat untuk...

Aksi Cepat Tanggap, salah satu lembaga kemanusiaan sedang mendapat tuduhan serius mengenai dugaan penyelewengan dana.

Kini lembaga-lembaga yang dianggap punya kerja sama dengan yayasan terebut mulai mendpat sorotan.

Mengenai hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah bekerja sama langsung dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Terkait masalah ACT, Riza menyatakan izinnya telah dicabut Kementerian Sosial dan sedang ditindaklanjuti aparat.

"Sudah otomatis, sudah dilakukan pencabutan Kemensos. Sekarang rekeningnya sudah diblokir PPATK," ucap dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/7).

Riza menyebut semua kerja sama dengan pihak lain otomatis akan dievaluasi.

"Semua kasus, seperti Holywings, juga akan kami monitoring dan lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Dia berharap ke depan semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan dana umat.

"Dana umat untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan," terangnya.

Baca Juga: Lawan Politik Mas Anies Baswedan Bisa Ketar-ketir! Pengamat Singgung Kemungkinan Dukungan Kelompok Ini untuk Pilpres 2024

Riza Patria mengatakan akan menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya terkait ACT. 

Sebelumnya, Riza Patria juga menyangkal Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan ACT.

"ACT itu kerja samanya dengan Baznas," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/7). (*)