Anak Buah Luhut Tegaskan, Siap Dukung Upaya Wujudkan Desa Digital Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Desa digital merupakan salah satu program transformasi digital yang diinisiasi oleh pemerintah sejak diterbitkannya Perpres 87 di awal tahun 2021. Pasalnya, masih terdapat daerah yang mengalami kesenjangan arus informasi yang terjadi di unit terkecil pemerintahan

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Djoko Hartoyo menjelaskan, program ini diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di unit terkecil pemerintahan. Berdasarkan data International Business Machines (IBM) tahun 2021, dari total 5.312 desa di Jawa Barat, masih ada 624 desa tidak ada internet, dan 470 desa blank spot.

Baca Juga: Emak-emak Juga Bisa Ikut Semarakkan Dunia Digital Lewat Konten Media Sosial, Bahkan Hasilkan Cuan!

"Mengacu pada data tahun 2021, sejumlah 49 kawasan desa digital yang telah tersedia infrastruktur internet belum memperoleh literasi digital. Acara ini pun bertujuan untuk menjembatani hal tersebut dan mendorong kolaborasi serta inovasi," jelas Asdep Djoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, desa digital diterapkan dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Teknologi Internet of Things (IoT) pun menjadi potensi solusi untuk peningkatan produktivitas, pendapatan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang belum mengenal pentingnya manfaat inovasi digital secata optimal.

Dengan akses internet yang merata, pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara digital. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi nasional antara pemerintah, swasta, dan stakeholders terkait untuk menghubungkan yang tidak terhubung. Dari sisi pemerintah, Kemenko Marves berkolaborasi dengan Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menjalankan program tersebut.

"Mengutip Perpres 87/2022, pengembangan desa digital dilakukan di kawasan Rebana (Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, serta Kota Cirebon) ditambah pembangunan desa digital di 120 desa di Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.

Kepala Biro Perencanaan Kemenkominfo Arifin S. Lubis menegaskan tentang pentingnya pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara maksimal. Semua harus diterapkan sesuai kebutuhan dan semua harus memegang visi membangun bersama.

Desa digital berperan dalam meningkatkan akses informasi dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa, menarik investasi ke desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, serta mengatasi kesenjangan pusat dan daerah. Sejauh ini, terdapat 4.223 BUMDes di Jawa Barat yang sudah tergabung dan memperoleh pendampingan dari e-commerce.

Baca Juga: "Tak Bisa Diremehkan", Habib Rizieq Wakili Suara Oposisi, Bisa Pengaruhi Perebutan Kursi Jokowi

Sebelumnya, Dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi pelaksanaan Program/Proyek Prioritas 1 (P1) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM dan operator desa. Kegiatan yang mengusung tema "Desa Digital Kolaboratif dan Inovatif," tersebut diadakan secara hybrid sejak Selasa (19/07/2022) hingga Jumat (22/07/2022).