Anies Menjelma Jadi Capres Jagoan Para Buruh, SPN DKI: Kami Memang Tidak Munafik, Ada Campur Tangan Anies

Dukungan mengalir deras untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satu sinyal dukungan buat Anies datang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta.

Ketua DPD SPN DKI Andre Nasrullah mengungkapkan dukungan untuk Anies sudah dibahas dalam grup kecil terutama bersamaan dengan momen saat ini, di mana gejolak protes para buruh terus bergulir terkait pembatalan kebijakan kenaikan UMP Jakarta.

"Akan tetapi, kami sudah bicara dalam grup kecil. Kami memang tidak munafik 10 tahun sudah bersama Anies. Kalau amanah, ya, tentu kami dukung," ucap dia di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: "Enggak Perlu Takut Pak Anies", Dukungan Massa Buruh Terus Bergejolak untuk Anies Baswedan Jadi Presiden!

Menurut Andre, sejak awal Anies menjadi gubernur ada beberapa kesepakatan yang telah diajukan para buruh. Dia menganggap Anies menjalankannya dengan baik, termasuk Kartu Pekerja Jakarta, kartu Jakarta Pintar, hingga transportasi gratis.

"Tentu hal itu sangat bermanfaat buat buruh," ujarnya.

Meskipun demikian, dia tak menampik ada beberapa persoalan yang belum berjalan dengan baik. Namun, dia mengatakan Anies selalu merangkul setiap kalangan, termasuk buruh, untuk membahas segala permasalahan di Jakarta. Andre juga mengaku bersyukur banyak sekali permasalahan selesai di Jakarta. 

"Artinya, kami menilai ada campur tangan Anies dalam penyelesaian masalah tersebut," tuturnya.

Baca Juga: NasDem Jangan Usung Anies Baswedan, Bisa Kesulitan Nanti

Dia menyatakan beberapa permasalahan yang telah berjalan dengan baik, yakni pesangon, PHK, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

"Jadi, kalau dibandingkan dalam beberapa tahun sebelumnya, kasus-kasus ketenagakerjaan lebih banyak selesai di bawah kepemimpinan Anies," kata dia.

Sementara itu, Andre menyampaikan dukungan tersebut hanya mengatasnamakan SPN, sedangkan keputusan Partai Buruh menjadi wewenang Ketua Umum Said Iqbal.