Jika TIdak Diselamatkan, Pertamina Bisa Bangkrut Akhir Tahun Ini

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut PT Pertamina (Persero) bisa bangkrut atau kolaps akibat kondisi keuangan perusahaan yang sangat tertekan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan dan adanya penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Sehingga memengaruhi beban anggaran pemerintah yang disalurkan ke Pertamina.

"Hari ini Pertamina kalau tak segera ditolong akhir tahun ini kolaps, catat ya, kalau tidak segera ditolong, Pertamina kolaps akhir tahun ini," ujar Sugeng dalam diskusi, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga: Naik 64 Peringkat, Pertamina Satu-satunya Perusahaan Indonesia di Fortune Global 500

Sugeng mengatakan, saat ini Pertamina perlu taat terhadap aturan dari Undang-undang BUMN untuk menjadi perusahaan yang harus untung. Di sisi lain, sebagai public service obligation (PSO), lalu tak bisa melakukan aksi korporasi sebagaimana perusahaan yang kejar untung.

Kemudian, sejumlah harga jual bahan bakar minyak dan LPG juga ikut ditentukan pemerintah dan BPH Migas. Sementara, dari sisi harga minyak mentah dunia, Sugeng menyoroti adanya perbedaan yang tinggi antara harga acuan Indonesia (ICP) yang ditetapkan dalam APBN dan harga internasional. Ia menyebut, harga di dunia telah tembus sekitar US$110 per barel.

"Di BBM, hari ini Pertalite harga porduksinnya Rp17.300, Pertamina hanya jual Rp7.600, demikian juga di Petamax, (kadar) RON 92, Pertamina hanya jual Rp12.500 karena biaya produksinya kurang," ujarnya.

Harga BBM yang dijual oleh Pertamina jika dibandingkan dengan BBM yang setara di perusahaan swasta, harganya jauh lebih mahal.

Sugeng mencontohkan, Shell 90 setara Pertalite dijual Rp17.000-an, sementara Shell 92 setara Pertamax dijual sekitar Rp18.000-an.

Hal yang sama terjadi di sisi LPG. Sugeng menyebut Pertamina menanggung biaya yang besar dari satu tabung gas LPG. Ia menyebut, biaya produksi LPG sebesar Rp15.000 per kilogram. 

Sementara agen penjual hanya membayar sebesar Rp4.000 per kilogram, ada selisih Rp11.000 per kilogram yang ditanggung Pertamina dan pemerintah lewat subsidi dan kompensasi.

"Setiap Pertamina menyubsidi karena sudah melewati harga subsidi yang ada di APBN, itu (selisih) Rp11 ribu, jadi kalau (tabung LPG) 3 kilogram itu (disubsidi) Rp33 ribu," ungkapnya. 

Dengan kondisi harga BBM dan minyak dunia yang melonjak tinggi, menurutnya, terdapat tiga pihak perlu diselamatkan soal kompleksnya harga BBM ini.

"Satu, masyarakat, pasti, daya beli masyarakat, kedua APBN kita, ketiga ya BUMN kita. Maka dari itu kan Sri Mulyani terakhir menyampaikan tolong kurangi ketat betul untuk konsumsi BBM," ucapnya.

Lanjuynya, jika subsidi yang saat ini dilakukan masih belum tepat sasaran. Maka ia meminta perlu ada skema baru pemberian subsidi. Pasalnya ketidaktepatan subsidi BBM mencapai hampir 70 persen atau sekitar 62 persen, dengan penyaluran tepat sasaran hanya 38 persen yang mencakup subsidi terhadap Solar dan Pertalite.

Sementara untuk LPG subsidi tidak tepat sasaran mencapai 42 persen. "Semua orang kan nenteng gas 3 kilogram, padahal kan gas 3 kilogram itu hanya untuk orang yang tak mampu," ujarnya.

Ia menilai subsidi BBM hanya menyasar kendaraan roda dua, angkutan kota, dan truk dengan roda empat. Alasannya, jika mengacu pada besaran CC mobil, belum tentu akan tepat sasaran.

"Kalau dengan pendekatan di bawah CC 1500, bayangkan kalau satu keluarga punya dua mobil, apa itu layak untuk disubsidi?" tutupnya.