Pemkot Tangerang Harap Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Dikaji Lagi

Pemerintah Kota (Pemkot) mengaku siap mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait isu penyederhanaan birokrasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi.

Namun mereka berharap rencana penghapusan tenaga honorer untuk dikaji lebih matang. Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan pihaknya akan terus menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat.

Namun, dirinya berharap agar permasalahan di daerah yang saat ini dihadapkan pada persoalan penghapusan tenaga honorer, hingga menurunnya pendapatan daerah juga diperhatikan lebih dalam.

"Jadi tadi sudah rapat pleno ke 3, kita sampaikan beberapa rekomendasi dari beberapa kota, untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga," ujar Arief.

Menurut Arief, soal kebijakan penghapusan tenaga honorer, anggota Apeksi berharap pemerintah pusat dapat lebih bijak dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini mengingat kontribusi honorer dan kemampuan keuangan daerah bila ada konversi tenaga honorer menjadi PPPK.

"Kita minta solusi dari pemerintah pusat untuk penambahan dana DAU atau tenaga honorer ini kalau nanti diangkat PPPK bisa dibantu dari APBN," ungkapnya. Sementara soal pemulihan ekonomi, Arief menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang sudah mulai membaik.

Usai sempat -6,9% pada 2020, saat ini ekonomi di Tangerang telah menunjukkan tren positif di angka 3,7%. Meski demikian, Arief tetap mengingatkan soal bahaya Covid-19 yang kerap meningkat.