Akhir Tahun 2022, Demokrat, PKS dan Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyatakan Nasdem, Demokrat, dan PKS tampaknya akan mengusung Anies Baswedan menjadi Capres pada Pilpres 2024.

"Ketiga partai tersebut tinggal mencari moment yang tepat untuk mendeklarasikannya," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Dia menilai tak lama lagi, bahkan dalam hitungan bulan ketiga parpol itu akan mendeklarasikan Anies sebagai capres di akhir tahun ini.

"Kemungkinan ketiga partai itu akan mendeklarasikan Anies sebagai Capres pada akhir tahun 2022. Sinyal tersebut sebenarnya sudah dihembuskan oleh petinggi partai tersebut,"

Ia menilai kalau KIB dirumorkan juga akan mengusung Anies, tentu akan menguntungkan bagi Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Sebab, akan dimungkinkan terbentuknya koalisi besar untuk mengusung Anies. Kalau ini terjadi, tentunya peluang menang sudah di depan mata," jelasnya.

"Masalahnya, apakah Golkar sebagai partai terbesar di KIB mau mengusung Anies menjadi Capres ? Peluang ke arah itu memang kecil karena Rakernas Golkar sudah menetapkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai Capres. Hasil rakernas itu memang dapat diubah, namun hingga saat ini petinggi Golkar terlihat masih kekeh mengusung Airlangga," tegasnya.

"Berbeda halnya dengan PAN dan PPP, yang diakar rumputnya banyak yang menghendaki Anies sebagai Capres. Karena itu, bagi PAN dan PPP tampaknya tidak akan masalah besar bila mengusung Anies," jelasnya.

"Jadi, kalau PAN dan PPP kekeh memilih Anies, sementara Golkar kekeh memilih Airlangga, maka ada kemungkinan KIB bubar. Bisa jadi PAN dan PPP merapat ke Nasdem, Demokrat dan PKS, tandasnya.

"Namun kemungkinan ini kecil mengingat KIB sejak awal dikesankan koalisi Golkar, PAN dan PPP bentukan istana. Karena itu, PAN dan PPP tampaknya akan lebih mendengar suara istana daripada akar rumputnya,"

Konsekuensinya, bisa saja sebagian besar akar rumput di PAN dan PPP lebih memilih Anies daripada Capres yang diusung partainya. Hal ini tentunya akan merugikan kedua partai tersebut, termasuk tentunya KIB.