Antisipasi Inflasi Pasca Kenaikan BBM, Ganjar Kerahkan Tim Pengendali Inflasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime.  Hal itu sebagai langkah awal untuk pengendalian inflasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Terkait dengan inflasinya tadi langsung kita sambung dengan rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten/kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu, kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistem, atau ada faktor x yang mesti kita bereskan,” kata Ganjar  seusai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian, di Mapolda Jawa Tengah, Senin (5/9/2022).

Lebih lanjut, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Ganjar juga meminta seluruh Tim Pangan Daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan.

“Tentu saja tim pangan daerah semuanya on, tidak ada yang tidak on. Maka kita akan kawal semuanya, termasuk stok BBM yang mesti terisi, yang mesti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu,” katanya.

Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.

Ganjar mengatakan, ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.

Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.

“Kita mesti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2% dari dana transfer umum ke daerah, agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Lalu komunikasi, kita minta untuk sama datanya sesuai data dari pemerintah pusat sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota,” pungkasnya.