Kenneth PDIP Tagih Janji Kampanye Anies di Sisa Masa Jabatan: Jika Tak Diselesaikan, Khawatir Bebani Gubernur Selanjutnya

Anies Baswedan akan resmi berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam waktu kurang dari sebulan lagi. Meski demikian, rupanya masih ada janji kampanye Anies yang belum terpenui. Hal ini dibeberkan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.

Selama lima tahun menjabat gubernur, Anies memiliki janji-janji politik yang dilontarkan saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, saat bersama Sandiaga Uno.

Beberapa program diklaim telah dikerjakan oleh Anies selama memimpin Ibu Kota, seperti tarif integrasi transportasi, Formula E, Jakarta International Stadium (JIS), hunian murah, pergantian nama rumah sakit menjadi rumah sehat, revitalisasi Tebet Eco Park, dan sejumlah program lainnya.

Baca Juga: Anies Pertanyakan Kenapa Kredit Motor Gampang Tapi Cicil Rumah Susah, Warganet: Jangan Bingung Tapi Cariin Solusinya

Saat kampanye Pilgub 2017, setidaknya ada 23 janji politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Namun, Kenneth menilai ada banyak program yang belum tercapai seperti pembangunan rumah DP nol rupiah, program OKE OCE, penanganan banjir dan sampah, serta beberapa hal lainnya.

Mulai dari pembangunan rumah DP nol rupiah, Kenneth menilai pelaksanaannya masih jauh dari target 250.000 unit yang dibangun. Pasalnya, hanya terbangun 2.774 unit hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 selama tiga tahun.

"Dalam program rumah DP nol rupiah, yang memalukan adalah terkuaknya kasus korupsi untuk pengadaan lahan rumah DP nol rupiah, dan beberapa orang sudah jadi tersangka oleh KPK dan telah divonis oleh pengadilan," ujar Kenneth dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Lalu, program Oke Oce yang semula dibuat dengan harapan untuk menciptakan pengusaha yang mandiri, dan kemudian berubah nama menjadi Jakpreneur. Anies saat itu berjanji akan mencetak 361.518 wirausaha baru.

"Namun nyatanya hingga 2021 hanya menjamah 1.064 peserta yang yang mendapatkan akses permodalan," tuturnya.

Baca Juga: Gerindra Tunggu Riza Patria Kasih Arahan Soal Pengganti Anies, Nur Hasan Bilang: Belum Ada Bocoran

Kemudian soal penanganan sampah di Jakarta, Anies disebutnya tidak serius dalam membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai salah satu solusi.

Saat ini, ada perusahaan administrasi publik asal Prancis yang melayani pengolahan sampah bernama Syctom telah menyatakan minatnya berinvestasi untuk proyek ITF Sunter di acara Jakarta Investment Forum pada Kamis, 1 September 2022 lalu. Meski demikian, Kenneth menyebut sampai sekarang masih belum ada kejelasan.

"Adanya minat dari investor asal Prancis ini diharapkan bahwa proyek ITF Sunter bisa segera selesai, karena hingga saat ini empat proyek pengelolaan sampah ITF belum terbangun apalagi beroperasi, Jakarta ini sudah tergolong kategori darurat sampah," ucapnya.

Anies juga dinilainya tidak mempunyai program yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta. Karena selama empat tahun kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, program normalisasi dan naturalisasi justru mandek.

"Program normalisasi telah mandek sejak 2018 lalu. Naturalisasi sungai yang ditargetkan selesai tahun 2019 tak kunjung terlihat progres pengerjaannya hingga saat ini. Dalam hal ini, Pemprov DKI selalu beralasan masih terkendala dengan pembebasan lahan," jelasnya.

Bahkan, bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton, dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda serta dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam itu tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai.

Baca Juga: Nggak Salah Lagi! Omongan Raja Juli Soal Politik Identitas Jelas Buat Anies, Pengamat: Banyak Kader PSI yang...

"Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pembetonan sungai tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies pada saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," katanya.

Jelang akhir masa jabatannya, Anies mengajukan perubahan RPJMD DKI Jakarta. Kenneth menganggap hal tersebut membuktikan tidak ada perencanaan yang matang dan terukur dalam menyusun program untuk membangun DKI Jakarta.

"Tingkat keberhasilan yang rendah secara tidak langsung menjadi alasan Gubernur Anies untuk merubah RPJMD DKI Jakarta, seperti menghilangkan program normalisasi sungai. Untuk penanggulangan banjir Jakarta dalam draft perubahan RPJMD kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai," ucapnya.

Lalu pengubahan program rumah DP nol rupiah, kata Kent, baru ada 942 unit yang sudah tersedia di tiga tempat, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Perumnas Sentraland Cengkareng 124 unit.

"Sedangkan target yang ditentukan di revisi RPJMD DKI Jakarta hanya sebanyak 29.366 unit tetapi tetap saja tidak mencapai target," sambungnya.

Baca Juga: Survei LSN: Elektabilitas Prabowo Melesat, Anies dan Ganjar Justru Makin Turun Apalagi Sandiaga,

Karena itu, Kenneth meminta Anies segera melakukan pengerjaan proyek prioritas seperti yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Program yang belum ada kejelasan seperti pengerjaan LRT, layanan air bersih di kampung prioritas, ITF dan penanganan sampah hingga pembangunan dan pengisian rusun.

"Coba difokuskan saja di salah satu program yang menjadi skala prioritas, sebagai contoh terkait penanganan sampah yaitu proyek ITF yang sampai sekarang tidak berjalan dan masih banyak program yang belum di selesaikan oleh Pak Anies, jika tidak diselesaikan dengan segera, dikhawatirkan akan membebani Gubernur selanjutnya," imbuhnya.