Pemerintah Naikkan Harga BBM, Loyalis Jokowi Sampai Ikut Kasih Kritik: Rakyat Kecil Terkena Imbasnya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya membuat keputusan untuk menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga memicu protes di masyarakat. Tak hanya publik biasa, justru loyalis Jokowi sendiri ikut memberi kritikan.

Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana, menilai pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya Perang Ukraina-Rusia.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bisa Berujung PHK Besar-besaran, Anggota DPR: Daya Beli Masyarakat sedang Melemah

"Selain gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pemerintah juga tidak memikirkan dampak kenaikan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum," ujarnya dalam siaran pers, Senin (5/9/2022).

Menurut Havid, salah satu transportasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan ialah ojek online dan angkutan umum (angkot). Akibatnya, driver ojol (ojek online) terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu.

Baca Juga: Ke Mana Tangisan Megawati dan Puan Saat Jokowi Naikkan Harga BBM? Jaringan Nusantara: Harusnya PDIP Konsisten seperti di Era SBY

Selain driver ojol, kebijakan itu juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.

"Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya," imbuhnya dikutip dari Genpi.co.

Havid juga menegaskan, subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut. Sebab, pemasukan negara salah satunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.

Baca Juga: PDIP Dukung Pemerintah Naikkan BBM, Rocky: Sekarang Kalau Disurvei Pasti Turun Elektabilitasnya, Tapi Kan Ada Perdukunan Survei

"Semua pemasukan negara, salah satunya dari pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu, termasuk subsidi BBM," tegasnya lagi.

Selain mengkritisi, Havid juga memberikan solusi agar pemerintah bisa tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara. Misalnya, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lain.

Havid juga menilai pemerintah saat ini belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah.

Baca Juga: Pemerintah Janji Bakal Turunkan Harga BBM, Erick Thohir: Banyak yang Bicara, Pasti Kami Turun

"Bagi kami, ini jelas solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara, apalagi dari kasus mafia di tubuh Polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo," tutup Havid.